“Kelemahan pasti ada, baik online maupun offline. Dengan media online, semua orang/operator yang mungkin belum berkualifikasi dan tersertifikasi bisa saja melakukan promosi dengan penawaran yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi pasar,” ujarnya.
Ia menambahkan, wisatawan juga kerap tergiur harga murah tanpa memastikan legalitas perusahaan perjalanan wisata yang menawarkan jasa tersebut.
Dinas Pariwisata Manggarai Barat saat ini melakukan pengawasan melalui laporan wisatawan di kanal resmi pemerintah dan koordinasi bersama Sekretariat Bersama (Setber) Asosiasi Pariwisata Manggarai Barat.
Selain itu, pengawasan wisata bahari diperkuat melalui Satgas Penguatan Sinergi Penyelenggaraan Wisata Bahari sesuai SK Bupati Nomor 115 Tahun 2026.
Pemerintah daerah juga tengah membangun sistem verifikasi terpadu terhadap travel agent dan tour operator melalui aplikasi Gendang Mabar yang nantinya terintegrasi dengan SIORA.
Sistem itu diharapkan menjadi pintu verifikasi legalitas usaha wisata secara daring sebelum wisatawan melakukan reservasi.
Tinggalkan Balasan