“Kami menyadari bahwa kepercayaan wisatawan adalah modal utama pariwisata Labuan Bajo. Karena itu, pengawasan terhadap travel agent akan diperkuat melalui verifikasi digital, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan asosiasi pariwisata agar wisatawan mendapatkan layanan yang aman, legal, dan berkualitas,” kata Petrus.
Menurut dia, pemerintah daerah juga akan terus mendorong seluruh pelaku usaha wisata mematuhi aspek legalitas dan standar pelayanan demi menjaga reputasi Labuan Bajo sebagai destinasi internasional.
Sementara itu, anggota DPRD Manggarai Barat dari Partai Perindo, Hasanudin, menilai kasus tersebut dapat mempengaruhi citra Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium.
“Kejadian ini tentunya berpengaruh juga terhadap wisata Labuan Bajo karena berkaitan dengan citra wisata kita di Kabupaten Manggarai Barat, apalagi Labuan Bajo sudah disematkan sebagai destinasi wisata superioritas atau wisata premium,” ucapnya.
Ia meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap travel agent dan pelaku wisata ilegal agar sektor pariwisata tetap memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.
Tinggalkan Balasan