Namun, di balik euforia perubahan, tantangan besar tetap mengintai. Fleksibilitas yang diberikan BLU bukan tanpa risiko. Tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, kemandirian finansial justru bisa menjadi bumerang-memicu pengelolaan yang terlalu berorientasi pada pendapatan dan mengabaikan misi konservasi.
Karena itu, penerapan BLU di TN Komodo harus diiringi dengan penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, pelaporan keuangan yang terbuka, serta keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan evaluasi.
Menteri Keuangan juga menekankan bahwa meski fleksibel, BLU tetap harus menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan dievaluasi secara berkala dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.
Inilah ujian sejati: akankah BLU di TN Komodo menjadi model pengelolaan yang bertanggung jawab atau justru menjadi contoh penyimpangan?
Penetapan Taman Nasional Komodo sebagai BLU bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Status ini memberikan peluang besar untuk mewujudkan taman nasional yang mandiri, responsif, dan berkeadilan-bagi alam, bagi wisatawan, dan terutama bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya.
Tinggalkan Balasan