LABUANBAJOVOICE.COM – Komandan Kodim (Dandim) 1630/Manggarai Barat, Letkol Inf Budiman Manurung, menegaskan belum menerima arahan dari pimpinan terkait kemungkinan akan pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi di wilayah Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Pernyataan itu disampaikan Budiman dalam jumpa pers di Labuan Bajo, Senin, 11 Mei 2026, menyusul polemik pemutaran film dokumenter tersebut di sejumlah daerah di Indonesia yang memicu reaksi pro dan kontra.
Film Pesta Babi belakangan menjadi perhatian publik nasional setelah beberapa agenda pemutaran dan diskusi dilaporkan dibubarkan aparat di sejumlah wilayah.
Di Kota Ternate, Maluku Utara, kegiatan nobar disebut dibubarkan aparat TNI. Situasi serupa juga dilaporkan terjadi di lingkungan Universitas Mataram (Unram), Nusa Tenggara Barat.
Menanggapi perkembangan itu, Budiman mengaku baru mengetahui keberadaan film dokumenter tersebut dalam beberapa hari terakhir dan belum memahami isi maupun alur cerita film yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial itu.
“Sementara dua hari ini saya dengar sih, tetapi saya belum tahu itu apa. Saya belum nonton,” ujar Letkol Inf Budiman kepada wartawan di Labuan Bajo.
Ia menegaskan hingga saat ini Kodim 1630/Manggarai Barat belum menerima instruksi resmi dari komando atas terkait langkah pengamanan ataupun tindakan terhadap kegiatan pemutaran film tersebut apabila dilakukan di wilayah Manggarai Barat.
“Sementara kami belum ada perintah dari pimpinan, belum ada arahan dari pimpinan. Saya baru dengar ini,” katanya menegaskan.
Pernyataan tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa aparat di Manggarai Barat masih menunggu petunjuk resmi sebelum mengambil langkah tertentu terkait aktivitas nobar film dokumenter yang kini menjadi sorotan publik nasional.
Film dokumenter Pesta Babi sendiri mengangkat isu lingkungan dan konflik agraria di Papua. Film tersebut menyoroti hilangnya kawasan hutan akibat konversi lahan menjadi perkebunan industri yang dikaitkan dengan program ketahanan pangan serta agenda transisi energi.
Selain itu, dokumenter tersebut merekam perjuangan masyarakat adat Papua dalam mempertahankan tanah leluhur mereka di tengah ekspansi industri berskala besar.
Konten film yang menyentuh isu lingkungan, hak masyarakat adat, dan pembangunan nasional membuat diskusi mengenai film tersebut berkembang luas di ruang publik.
Di media sosial, sebagian kalangan menilai film itu sebagai bentuk kritik sosial dan dokumentasi kondisi lapangan, sementara pihak lain menganggap pemutarannya berpotensi memicu polemik baru.
Sejumlah aktivis kebebasan berekspresi menilai pemutaran film dokumenter merupakan bagian dari ruang diskusi publik yang seharusnya tetap dijaga dalam koridor hukum.
Namun di sisi lain, aparat keamanan di beberapa daerah disebut mengambil langkah preventif dengan alasan menjaga stabilitas dan ketertiban umum.
Di Labuan Bajo sendiri, hingga kini sudah berlangsung dua kali kegiatan nobar film dokumenter Pesta Babi.**
Tinggalkan Balasan