LABUANBAJOVOICE.COM — Pelaku pariwisata Labuan Bajo, Nurhayati Alwi, menilai kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat bukan hanya berasal dari kapal wisata yang tidak taat pajak, tetapi juga dari buruknya pengelolaan destinasi wisata Pulau Kelor yang setiap hari dikunjungi ribuan wisatawan.
Pernyataan itu disampaikan Nurhayati menyusul kritik anggota DPRD Manggarai Barat Fraksi Gerindra, Dr. Kanisius Jehabut, yang sebelumnya mengungkapkan bahwa dari sekitar 812 kapal wisata yang beroperasi di Labuan Bajo, hanya 224 kapal yang tercatat taat membayar pajak daerah, sementara ratusan lainnya belum memberikan kontribusi maksimal kepada daerah.
Menurut Nurhayati, persoalan kebocoran PAD di sektor pariwisata jauh lebih luas dan telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan serius.
“Kata Pak Dewan ada 800 lebih kapal wisata yang beroperasi di Labuan Bajo tapi kok tidak kelihatan PAD untuk Manggarai Barat dari sektor ini. Sebagaimana yang pernah saya soundingkan kepada bapak dewan dan dinas pariwisata tahun lalu bahwa bukan satu atau dua item saja sumber PAD yang dibiarkan mengalir terbuang percuma selama ini tapi banyak. Salah satunya adalah pembiaran dan tidak dikelola dengan baiknya destinasi Pulau Kelor,” kata Nurhayati kepada media, Senin, 11 Mei 2026.
Ia menjelaskan, Pulau Kelor saat ini menjadi salah satu destinasi utama dalam paket wisata Labuan Bajo, baik untuk perjalanan live on board maupun tur harian menggunakan speedboat.
Dalam satu paket perjalanan wisata, Pulau Kelor disejajarkan dengan destinasi premium di kawasan Taman Nasional Komodo seperti Pulau Padar, Pulau Komodo, Pink Beach, Taka Makassar, hingga Manta Point.
Namun ironisnya, kata dia, pengelolaan destinasi tersebut dinilai masih sangat minim dan belum mampu menghasilkan PAD secara maksimal bagi pemerintah daerah.
“Sekitar 2.500 wisatawan mancanegara dan wisatawan dalam negeri yang berkunjung ke Pulau Kelor setiap harinya namun tidak ada petugas yang jaga tiket masuk di pulau ini secara rutin, hasil pantauan kami petugas hanya datang sesekali saja,” ujarnya.
Menurut Nurhayati, kondisi itu menyebabkan potensi pendapatan daerah miliaran rupiah hilang setiap tahun.
Ia menghitung apabila setiap wisatawan dikenakan tiket masuk sebesar Rp50 ribu, maka dari Pulau Kelor saja pemerintah daerah berpotensi memperoleh sekitar Rp125 juta per hari.
“Bayangkan 2.500 pengunjung setiap hari dikali Rp50 ribu berarti Rp125 juta PAD terkumpul setiap harinya dari satu destinasi Pulau Kelor saja. Tentu akan naik di angka miliaran rupiah per tahun,” katanya.
Ia menilai Pulau Kelor memiliki kelas destinasi yang sama dengan objek wisata di dalam kawasan Taman Nasional Komodo karena dipasarkan dalam satu paket perjalanan wisata kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.
Dalam praktiknya, paket live on board selama dua hari satu malam maupun tiga hari dua malam rata-rata menawarkan enam hingga tujuh destinasi, yakni Pulau Padar, Pink Beach, Pulau Komodo, Taka Makassar, Manta Point, Pulau Kelor, dan Pulau Kalong. Hal serupa juga berlaku pada paket tur harian menggunakan speedboat.
“Dari enam sampai tujuh destinasi itu, Kelor satu-satunya destinasi di luar kawasan Taman Nasional Komodo tapi kelasnya sama karena dijual satu paket,” ujarnya.
Selain menyoroti tiket masuk, Nurhayati juga mengkritik kondisi fasilitas dasar di Pulau Kelor yang dinilai belum layak sebagai destinasi premium internasional.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melakukan penataan menyeluruh terhadap kawasan wisata tersebut.
Menurut dia, tenda-tenda liar yang saat ini berdiri di kawasan Pulau Kelor perlu ditata ulang menjadi pusat kuliner dan kios wisata yang lebih tertib, bersih, dan representatif.
Nurhayati juga menyinggung persoalan kebersihan serta keberadaan tikus di area stand jualan yang dinilai mengganggu kenyamanan wisatawan.
“Jumlah itu akan semakin bertambah apabila Pemda juga menata Pulau Kelor lebih rapi dan terorganisir. Tenda-tenda liar diganti dibuat lebih bagus dan menjadi stand jualan yang lebih baik sehingga tidak terkesan kumuh seperti sekarang ini,” ujarnya.
Nurhayati menambahkan pemerintah daerah juga bisa memperoleh tambahan pemasukan melalui sistem bagi hasil dari penjualan makanan dan minuman para pelaku UMKM di Pulau Kelor.
“Tikus-tikus yang banyak tidak boleh ada di stand-stand Pulau Kelor lagi lalu dari sini Pemda punya penghasilan 10 persen lagi dari penjualan makanan dan minuman dari puluhan stand tersebut,” katanya.
Ia menegaskan Pulau Kelor seharusnya diperlakukan sebagai destinasi unggulan yang dirawat secara serius demi menjaga citra Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas nasional.
“Destinasi Pulau Kelor harus diurus seperti anak gadis cantik yang baru naik daun diperlakukan seperti putri raja agar keindahannya tidak pudar,” ucap Nurhayati.
Ia juga menyoroti minimnya fasilitas umum seperti toilet, ruang ganti, dan air bersih yang selama ini menjadi keluhan wisatawan usai melakukan trekking di Pulau Kelor.
“Harus ada toilet, harus ada ruang ganti, harus ada air bersih agar tamu-tamu merasa betah dan juga tidak keberatan mengeluarkan uang untuk tiket kunjungan karena ada fasilitas dasar yang mereka bisa dapatkan di Pulau Kelor. Selama ini sangat miris ketika tamu turun dari trekking biasanya selalu tanya toilet dan air bersih tapi tidak tersedia di sini,” katanya.
Nurhayati berharap Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat lebih terbuka menerima masukan masyarakat dan pelaku wisata demi meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.
“Saya berharap Pemda Manggarai Barat lebih cerdas dan jeli melihat peluang-peluang bernilai fantastik seperti ini, libatkan masyarakat sekitar untuk diskusi, terima kritikan yang membangun, jangan musuhi masyarakat yang memberi masukan,” ujarnya.
Ia menegaskan masyarakat kini menunggu bukti nyata peningkatan PAD dari sektor pariwisata seiring status Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas dan premium Indonesia.
“Kedepan ini kami rakyat mau mendengar PAD dari sektor pariwisata meledak sesuai nama besar Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas dan premium,” katanya.**
Tinggalkan Balasan