Ia juga menekankan pentingnya penguatan regulasi daerah, termasuk reformulasi klasifikasi usaha pariwisata guna memberikan kepastian hukum serta akses yang lebih luas terhadap skema asuransi.
Dengan pendekatan tersebut, Andhy optimistis Labuan Bajo dapat menjadi model nasional dalam pengelolaan risiko pariwisata.
Dorongan ini muncul di tengah meningkatnya tantangan keselamatan wisata. Berdasarkan indikator Quality Tourism (QT) 2025, Labuan Bajo mencatat nilai 4,33 (skala 1–7) pada aspek manajemen krisis dan kebencanaan.
Sementara itu, data menunjukkan kecelakaan kapal wisata mencapai 18 kejadian sepanjang 2025, meningkat 28,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan sistem mitigasi risiko yang lebih terintegrasi dan berbasis data.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menilai pengembangan pariwisata Labuan Bajo harus berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan.
“Jika berkaca secara global, kita menyadari masih terdapat kesenjangan dibandingkan negara lain. Namun hal ini menjadi peluang untuk terus berbenah, terutama dengan memperkuat kualitas destinasi melalui kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan,”kata Dida.
Tinggalkan Balasan