Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pariwisata tidak cukup hanya diukur dari ramainya kunjungan wisatawan atau besarnya transaksi ekonomi di sektor wisata.
“Pariwisata yang sehat bukan hanya tentang ramainya wisatawan atau tingginya transaksi ekonomi, tetapi juga tentang kepatuhan terhadap aturan dan keberpihakan terhadap pembangunan daerah serta masyarakat lokal,” ujarnya.
Sorotan DPRD Manggarai Barat terhadap kontribusi kapal wisata ini diperkirakan akan menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan tata kelola pariwisata dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) ke depan.
Pemerintah daerah pun didorong untuk memperkuat pengawasan, pendataan kapal wisata, serta penegakan aturan perpajakan dan retribusi agar sektor pariwisata benar-benar memberikan dampak ekonomi yang adil bagi masyarakat lokal.**
Tinggalkan Balasan