LABUANBAJOVOICE.COM – Sebanyak 3.775 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga kini masih belum mendapatkan akses listrik dari PT PLN (Persero). Pemerintah pusat menargetkan seluruh desa di daerah itu sudah menikmati listrik pada 2029.
Manager PT PLN (Persero) ULP Labuan Bajo, Virtus Gita Anggara, Kamis (2/7/2026), mengatakan angka tersebut berdasarkan data Rasio Elektrifikasi Kabupaten Manggarai Barat per Desember 2025.
“Data Rasio Elektrifikasi per Desember 2025 menunjukkan masih ada 5,51 persen masyarakat Manggarai Barat yang belum mendapatkan akses listrik PLN atau setara dengan 3.775 kepala keluarga,” kata Virtus.
Ia menjelaskan, tantangan geografis masih menjadi faktor utama yang menghambat percepatan pemerataan layanan listrik di sejumlah wilayah terpencil di Manggarai Barat.
Menurut dia, kondisi jalan yang rusak menyulitkan kendaraan survei maupun pengangkutan material jaringan listrik. Selain itu, beberapa desa berada di kawasan hutan lindung dan konservasi, sementara wilayah lainnya hanya dapat dijangkau menggunakan transportasi laut.
Meski demikian, kata Virtus, pemerintah tetap menempatkan program elektrifikasi desa sebagai salah satu prioritas pembangunan dasar masyarakat.
“Pemerintah melalui Kementerian ESDM menargetkan Rasio Desa Berlistrik di Manggarai Barat mencapai 100 persen pada tahun 2029,” ujarnya.
Hingga akhir Juni 2026, masih terdapat sembilan desa di Manggarai Barat yang belum menikmati aliran listrik PLN. Namun, sebagian di antaranya telah memasuki tahap pembangunan dan penyambungan jaringan.
Satu desa di Kecamatan Lembor Selatan, yakni Repi, serta Kampung Jimbor di Kecamatan Macang Pacar, saat ini sedang dalam proses penyambungan listrik.
Sementara Desa Bari di Kecamatan Macang Pacar masih dalam tahap pembangunan jaringan kelistrikan. Kemudian di Watu Manggar sudah tersambung bulan Juni dan akan menyala tahun ini.
PLN juga menyiapkan solusi alternatif melalui program listrik tenaga surya untuk wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangkau jaringan konvensional.
Virtus menambahkan, koordinasi antara pemerintah daerah dan PLN berjalan baik untuk mempercepat akses infrastruktur menuju desa-desa yang belum berlistrik.
Perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah daerah, misalnya, turut membantu kelancaran pembangunan jaringan listrik menuju pusat Kecamatan Macang Pacar.
Program pembangunan jaringan listrik desa tersebut didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola Kementerian ESDM, dengan PLN bertugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di lapangan.
Percepatan elektrifikasi diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah terpencil Manggarai Barat.**
Tinggalkan Balasan