LABUANBAJOVOICE.COM – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan survei lokasi untuk pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Manggarai Barat. Survei ini berlangsung pada Sabtu, 19 April 2025, di Desa Kakor, Kecamatan Lembor Selatan.
Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat, Marselinus Jebarus, saat dihubungi InfoMabar pada Selasa pagi (22/04/2025).
“Tim PUPR dari Jakarta sudah melakukan survey Sekolah Rakyat, yang berlokasi di Desa Kakor,” ujar Marselinus.
Tim yang terdiri dari lima orang tersebut dipimpin oleh seorang pejabat bernama Ade. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala Desa Kakor, Benediktus Dorman, beserta aparat desa, tokoh masyarakat, serta para kepala sekolah dari SD, SMP, dan SMA yang ada di wilayah tersebut.
Marselinus menjelaskan, terdapat dua lokasi yang disurvei dalam kegiatan tersebut. Lokasi pertama adalah area sekolah SD, SMP, dan SMA di Kakor. Hasil survei menunjukkan bahwa total lahan yang tersedia mencapai 1,7 hektar, di luar bangunan sekolah yang sudah ada. Namun, setelah dilakukan peninjauan, tim PUPR menyimpulkan bahwa lokasi ini tidak memenuhi syarat teknis untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Lokasi kedua berada di Bea Kakor, di atas lahan seluas 5 hektar yang telah dihibahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Desa Kakor. Saat ini, lahan tersebut sedang dalam proses “clear and clean” sebelum secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
“Ketika proses hibah selesai dan tanah sudah diserahkan ke pemerintah kabupaten, barulah tahapan pembangunan dapat dimulai,” tambah Marselinus.
Marselinus juga menekankan bahwa masyarakat Desa Kakor menyambut program Sekolah Rakyat ini dengan penuh antusias. Warga melihat kehadiran Sekolah Rakyat sebagai angin segar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas secara gratis.
Sekolah Rakyat merupakan program unggulan pemerintah Prabowo-Gibran yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini menargetkan peserta dari desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses seleksi akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari verifikasi status ekonomi hingga tes akademik.
Sekolah ini akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Kurikulum yang diterapkan tak hanya memuat mata pelajaran formal, tetapi juga menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan hidup.
Dengan adanya program ini, diharapkan kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil dapat ditekan, dan anak-anak dari keluarga prasejahtera memiliki peluang yang setara dalam meraih masa depan yang lebih cerah.
Penulis: Hamid
