Aliansi Masyarakat Sipil NTB Nyatakan Dukungan Penuh untuk PON XXII 2028 Tetap Digelar di NTB-NTT
Desak Pemprov NTB Serius Jalankan Amanah Tuan Rumah, AMS Soroti Potensi Besar Ekonomi Rakyat dari Event Olahraga Nasional Ini
LABUANBAJOVOICE.COM — Aliansi Masyarakat Sipil (AMS) Nusa Tenggara Barat menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXII tahun 2028 yang direncanakan digelar di Provinsi NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam pernyataan resminya, AMS mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk bersikap serius dan berkomitmen dalam menyukseskan perhelatan olahraga terbesar di Indonesia tersebut.
AMS yang terdiri dari 22 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan berbagai kelompok masyarakat ini menegaskan bahwa pelaksanaan PON 2028 harus tetap berlangsung di wilayah yang telah ditunjuk, yakni NTB dan NTT, sebagaimana hasil keputusan KONI Pusat. Pasalnya, potensi keuntungan sosial dan ekonomi yang bisa diperoleh daerah dari penyelenggaraan PON sangat besar.
Inisiator AMS NTB, Karman BM, dalam keterangannya kepada media, pada Selasa (6/5), menjelaskan bahwa penyelenggaraan PON bukan hanya ajang prestasi olahraga, melainkan juga momentum penggerak ekonomi rakyat.
“Yang utama, manfaat adanya tuan rumah PON ke XXII 2028 adalah menggerakkan ekonomi rakyat. Ini karena puluhan ribu orang akan datang berbondong-bondong ke NTB untuk berbelanja, menginap, dan menikmati layanan lokal,” ujar Karman yang juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa dan Alumni Lombok (HIMALO).
Menurutnya, puluhan OKP dan kelompok pemuda yang tergabung dalam AMS secara swadaya menyatukan suara agar PON tetap dilaksanakan di NTB, terutama di tengah munculnya spekulasi bahwa penyelenggaraan event ini berpeluang dibatalkan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Kami kira, adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran bukanlah hal yang perlu ditakuti. Sebaliknya, itu menjadi pemicu agar kita lebih solid dan bersatu padu menyukseskan PON 2028,” tegasnya.
Karman menegaskan bahwa penunjukan NTB sebagai tuan rumah bersama NTT merupakan bentuk kepercayaan nasional yang tidak datang begitu saja. Hal itu merupakan hasil dari kerja keras seluruh pemangku kepentingan olahraga di daerah.
“PON ini adalah bentuk penghargaan nasional yang harus kita sambut dengan riang gembira. Kita harus menjaga amanah ini, karena manfaatnya langsung dirasakan rakyat — dari hotel, restoran, UMKM, hingga pedagang asongan,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa penyelenggaraan PON berpotensi menciptakan miliaran rupiah dalam perputaran ekonomi lokal, yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Senada dengan Karman, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB, Taupik Hidayat, juga menekankan besarnya keuntungan jika NTB tetap menjadi tuan rumah PON. Salah satu keuntungan langsung adalah proses seleksi atlet yang lebih mudah dan terfokus di dalam daerah.
“Yang utama, jika jadi tuan rumah PON itu, maka atlet-atlet kita bisa banyak masuk. Ini karena seleksi atlet hanya dilakukan secara internal didalam daerah, tanpa perlu Pra-PON yang berjenjang,” terang Taupik.
Terkait laporan dirinya terhadap pengurus KONI NTB ke Kejaksaan Tinggi, Taupik menyatakan bahwa hal tersebut adalah persoalan terpisah yang tidak ada hubungannya dengan urgensi dukungan terhadap PON.
“Yang terpenting adalah, dampak dari PON dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Infrastruktur olahraga, stadion, jalan raya, dan venue akan dibangun pemerintah pusat, dan itu akan bertahan lama untuk kepentingan publik,” katanya.
Taupik juga menyoroti peluang jangka panjang dari pembangunan venue berstandar internasional. Menurutnya, hal tersebut dapat membuka peluang besar bagi NTB untuk menjadi tuan rumah event olahraga internasional dan mendorong program sport tourism yang selama ini menjadi unggulan daerah.
AMS NTB menutup pernyataannya dengan mendesak Pemprov NTB agar mengambil langkah-langkah strategis dan konkret untuk memastikan bahwa PON 2028 tetap digelar di NTB. Mereka meminta pemerintah daerah untuk berkoordinasi aktif dengan KONI Pusat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta berbagai pihak terkait guna menjaga kesiapan dan kepercayaan pusat terhadap NTB sebagai tuan rumah.
“Ini bukan hanya soal olahraga. Ini soal kebanggaan daerah, kesejahteraan rakyat, dan masa depan ekonomi NTB. Jangan sampai kesempatan emas ini terlewatkan karena kurangnya keseriusan,” pungkas Karman.
Penulis: Hamid
