LABUANBAJOVOICE.COM – Sebanyak sembilan desa di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga akhir Juni 2026 masih belum menikmati aliran listrik dari PT PLN (Persero).
Kondisi geografis yang sulit, akses jalan yang terbatas, hingga kawasan hutan lindung menjadi tantangan utama dalam percepatan elektrifikasi di wilayah tersebut.
Manager PT PLN (Persero) ULP Labuan Bajo, Virtus Gita Anggara, Kamis (2/7/2026), menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan seluruh desa di Manggarai Barat telah menikmati listrik pada 2029 melalui program peningkatan rasio desa berlistrik yang dikoordinasikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Hingga akhir Juni 2026, masih terdapat sembilan desa di Manggarai Barat yang belum menikmati listrik. Jumlah dusun dan kampung bisa lebih dari itu. Satu desa di Lembor Selatan, yakni Repi, dan satu kampung di Kecamatan Macang Pacar, yaitu Jimbor, bulan ini sedang dalam proses penyambungan. Sementara satu desa lainnya di Macang Pacar, yakni Bari, masih dalam tahap pembangunan jaringan kelistrikan,” kata Virtus.
Menurut Virtus, tantangan utama elektrifikasi di Manggarai Barat berasal dari kondisi geografis wilayah yang cukup berat dan beragam.
“Faktor geografis menjadi penyebab utama keterjangkauan listrik di beberapa daerah. Akses jalan darat masih rusak untuk dilalui kendaraan survei, apalagi untuk mengangkut material pembangunan jaringan. Ada wilayah yang melewati kawasan hutan lindung maupun konservasi, dan ada pula desa yang hanya bisa dijangkau menggunakan transportasi laut,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM tetap menargetkan rasio desa berlistrik di Manggarai Barat mencapai 100 persen pada tahun 2029.
“Pemerintah melalui Kementerian ESDM menargetkan Rasio Desa Berlistrik di Manggarai Barat mencapai 100 persen pada tahun 2029,” katanya.
PLN juga menyiapkan alternatif energi bagi wilayah yang sangat sulit dijangkau jaringan konvensional, salah satunya melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya.
“Ada program listrik tenaga surya untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan PLN,” ungkap Virtus.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan PLN selama ini berjalan baik dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan, terutama melalui peningkatan akses menuju desa-desa terpencil.
“Koordinasi pemerintah daerah dan PLN selama ini sangat solid untuk memperkuat aksesibilitas menuju lokasi desa terpencil yang belum berlistrik. Seperti saat ini, perbaikan jalan dilakukan seiring dengan pekerjaan jaringan menuju pusat Kecamatan Macang Pacar di Bari, sehingga mempermudah pemasangan jaringan listrik,” jelasnya.
Kecamatan Macang Pacar menjadi wilayah dengan tingkat elektrifikasi terendah di Kabupaten Manggarai Barat. Tahun ini, dua desa di kecamatan tersebut telah menikmati aliran listrik, sementara empat desa lainnya masuk dalam rencana pembangunan hingga tahun 2029.
“Macang Pacar masih menjadi kecamatan dengan tingkat elektrifikasi terendah. Dua desa baru berlistrik tahun ini dan empat desa lainnya direncanakan akan mendapatkan layanan listrik secara bertahap hingga 2029,” katanya.
Untuk tahun 2026, prioritas pembangunan dan penyambungan listrik difokuskan pada tiga desa dan satu kampung yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan, yakni Desa Repi di Kecamatan Lembor Selatan, Kampung Jimbor dan Desa Bari di Kecamatan Macang Pacar.
Virtus memastikan masyarakat di desa-desa yang belum berlistrik telah menyampaikan usulan pembangunan jaringan kepada pemerintah maupun PLN.
“Usulan dari masyarakat sudah ada dan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan kelistrikan yang sedang dijalankan,” ujarnya.
Pembangunan jaringan listrik desa di Manggarai Barat juga sepenuhnya didukung oleh anggaran pemerintah pusat melalui APBN.
“Anggaran pembangunan jaringan listrik desa tahun 2025 berasal dari APBN melalui Kementerian ESDM, yang menugaskan PLN untuk melakukan koordinasi perencanaan hingga realisasi pembangunan di lapangan,” tutur Virtus.
Percepatan elektrifikasi di Manggarai Barat diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan potensi desa-desa terpencil di wilayah tersebut.**
Tinggalkan Balasan