“Dana desa itu enggak dipotong, dialihkan untuk koperasi, enggak dipotong,” kata Yandri usai meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kamis sore (30/7/2026).
Pernyataan tersebut merupakan respons atas keluhan mengenai berkurangnya dana yang kini dikelola langsung oleh pemerintah desa.
Sejumlah pemerintah desa mengaku anggaran yang dapat mereka kelola secara mandiri saat ini hanya berkisar Rp300 juta per tahun.
Nilai tersebut dinilai belum memadai untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses jalan, jembatan, serta layanan air bersih seperti di sejumlah kawasan NTT.
Menjawab kekhawatiran tersebut, Yandri memastikan pembangunan infrastruktur desa tetap menjadi perhatian pemerintah pusat.
Menurut dia, penyelesaian kebutuhan dasar masyarakat akan dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sehingga tidak seluruh pembiayaannya lagi bertumpu pada Dana Desa.
“Nanti untuk urusan desa kita kerja sama juga dengan TNI Angkatan Darat, tuntaskan jembatan dan air bersih,” ujar Yandri.
Tinggalkan Balasan