LABUANBAJOVOICE.COM — Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, menyoroti masih dominannya pola pencatatan manual di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk di Dinas kesehatan (Dinkes).
Ia menegaskan perlunya perubahan total menuju sistem pengelolaan data yang terstruktur dan berbasis digital.
Pernyataan itu disampaikan saat Bupati Endi menjadi inspektur upacara dalam Apel Kekuatan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Manggarai Barat, Senin (30/03/2026), di hadapan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta seluruh ASN.
Dalam arahannya, Endi mengingatkan bahwa pencatatan manual tidak lagi memadai sebagai sistem utama pengelolaan data.
Ia menekankan bahwa data harus dikelompokkan secara rinci agar dapat digunakan secara efektif dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan.
“Jika ini tidak dikelompokkan, itu bukan berarti tidak ada data, tetapi sebenarnya malas atau cuek. Cara kita harus berubah,” tegas Bupati Endi.
Ia menjelaskan, data yang terkelola dengan baik menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan di semua level pemerintahan, mulai dari daerah hingga pusat.
Terlebih, tambah dia, kualitas data sangat menentukan dalam penyusunan dokumen strategis seperti Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
“Apalagi untuk kebutuhan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) dan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) yang sering dievaluasi. Jika data kita baik dan benar, penyajian laporan akan pasti dengan mudah,” tambahnya.
Bupati Endi juga mengingatkan bahwa dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan kembali menghadapi agenda pelaporan penting, termasuk Evaluasi Program Strategis Nasional dan LPPD yang dijadwalkan pada Juni mendatang.
Ia berharap momentum tersebut menjadi pemicu percepatan transformasi budaya kerja di seluruh OPD agar lebih adaptif terhadap sistem berbasis data.
“Lagi-lagi, cara kerja kita sudah harus berubah. Baru saja kita selesaikan dua hal ini, tetapi di bulan Juli nanti kita akan melaporkan lagi,” kata Endi.
Dalam penegasannya, ia mengingatkan risiko jika pemerintah daerah terus mengabaikan pentingnya data dalam tata kelola pemerintahan.
“Kalau kita masih tidak menggunakan data, saya kira akan bablas. Mari kita percepat pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD, karena kita tidak pernah tahu kondisi global ke depan seperti apa,” pungkas Bupati Endi.
Jika konsisten diterapkan, reformasi ini berpotensi mendorong Manggarai Barat menjadi model tata kelola pemerintahan berbasis data di kawasan timur Indonesia.**
Tinggalkan Balasan