“Sampai hari ini, tercatat sebanyak 274 kapal wisata dari total 812 kapal telah melakukan pembayaran PBJT,” kata Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat itu.
“Capaian ini menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa pembangunan daerah membutuhkan dukungan seluruh pelaku usaha, termasuk sektor pariwisata bahari yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Manggarai Barat,” tambahnya.
Menurut politisi PKB asal daerah pemilihan (Dapil) I itu, pembayaran pajak daerah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif semata, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial pelaku usaha terhadap pembangunan daerah.
“Kontribusi pajak daerah bukan semata-mata kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk partisipasi nyata dalam mendukung pembangunan daerah, pelayanan publik, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menilai sektor wisata bahari memiliki posisi strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi Manggarai Barat, khususnya di kawasan Labuan Bajo yang terus berkembang sebagai destinasi pariwisata super prioritas nasional.
Tinggalkan Balasan