Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp LabuanBajoVoice.Com
+ Gabung
LABUANBAJOVOICE.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat menggelar Rapat Paripurna ke-7 dalam Masa Sidang II Tahun 2025 pada hari Kamis (27/3). Rapat yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Manggarai Barat ini membahas penyampaian dan penyerahan laporan khusus Panitia Khusus (Pansus) DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 serta penyampaian keputusan DPRD mengenai rekomendasi atas laporan tersebut.
Rapat ini dihadiri oleh Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi (Edi), Wakil Bupati Yulianus Weng, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, sejumlah anggota DPRD, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Barat.
Dalam sambutannya, Bupati Edi menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kita patut bersyukur karena tahun lalu Kabupaten Manggarai Barat mendapat apresiasi dan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu bukan tanpa alasan, melainkan hasil dari kerja keras bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menerapkan sistem inovatif, terutama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi,” ujarnya.
Bupati Edi juga mengungkapkan bahwa berkat berbagai inovasi tersebut, Kabupaten Manggarai Barat berhasil memperoleh Dana Insentif Fiskal sebesar Rp15,112 miliar pada tahun 2024. Dana ini merupakan penghargaan bagi daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan peningkatan pendapatan daerah.
“Dulu, penilaian hanya berbasiskan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sekarang, kriteria penilaian sudah berkembang, mencakup pengelolaan keuangan, peningkatan penerimaan daerah, serta inovasi dalam pelayanan publik. Hal ini yang membuat kita mendapat sertifikat sebagai daerah dengan tata kelola keuangan yang baik,” tambahnya.
Bupati Edi yang juga menjabat sebagai Ketua DPW NasDem NTT itu menyoroti peningkatan peringkat Kabupaten Manggarai Barat dalam penerapan sistem pelayanan berbasis elektronik di tingkat nasional.
“Saat ini kita berada di urutan lima besar secara nasional dalam penerapan sistem pelayanan berbasis elektronik. Ini bukan hanya sekadar prestasi, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, digitalisasi layanan publik tidak hanya mempermudah akses masyarakat, tetapi juga meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.
Bupati Edi juga mengapresiasi peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama dalam monitoring dan evaluasi program-program pemerintah daerah.
“Saya sangat menghormati tugas dan fungsi DPRD dalam menjalankan pengawasan, termasuk dalam melakukan kunjungan kerja dan monitoring di lapangan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif harus tetap dijaga demi kepentingan masyarakat Manggarai Barat.
“Pemerintah dan DPRD adalah mitra. Kita tidak boleh saling menjatuhkan, tetapi harus saling mendukung demi kemajuan Manggarai Barat. Kalau ada yang tidak beres, sampaikan dengan cara yang konstruktif. Jangan sampai perjuangan dan kerja keras kita selama ini justru dianggap tidak berarti,” tutupnya.
Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting dalam evaluasi kinerja pemerintahan daerah dan perumusan kebijakan strategis ke depan. DPRD dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) berkomitmen untuk terus bersinergi demi pembangunan daerah yang lebih baik.
Penulis: Hamid
