LABUANBAJOVOICE.COM — Upaya menekan pembengkakan biaya operasional di tubuh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat memasuki babak baru. Ditengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat hingga daerah, 30 anggota DPRD Manggarai Barat kini resmi difasilitasi perangkat laptop spesifikasi terbaru guna mempercepat kinerja sekaligus memangkas biaya penggandaan dokumen yang selama ini menyedot anggaran signifikan.
Kebijakan digitalisasi tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Dewan Manggarai Barat, David Edward Rego, pada Rabu, 12 November 2025 di Kantor DPRD Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
“Sejumlah 30 unit laptop dengan spesifikasi terbaru,” ungkap David.
Ia menegaskan bahwa distribusi perangkat ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat akses informasi bagi para wakil rakyat.
Menurutnya, alur kerja selama ini masih terhambat karena ketergantungan pada dokumen cetak yang menuntut proses penggandaan dari bentuk soft ke hard copy.
“Karena selama ini kita selalu berpikir, kita butuh proses kalau kita menggandakan sesuatu bentuk dokumen dari soft ke hard, itu satu,” ujarnya.
David menjelaskan bahwa era baru tata kelola informasi menuntut DPRD beradaptasi menuju standar digital. Dengan laptop, setiap perubahan dokumen tidak lagi bergantung pada versi cetak, melainkan direkam secara sistematis pada basis data digital, sementara versi fisik hanya dibuat untuk keperluan dokumentasi tertentu.
“Itu mempermudah mereka (DPRD) untuk bisa melakukan adaptasi termasuk juga penghematan anggaran di sisi penggandaan, penjilitan dan sebagainya,” jelas David.
Menurutnya, penghematan tidak hanya terjadi di internal DPRD. Perangkat daerah (OPD) pun selama ini terbebani biaya penggandaan dokumen rancangan peraturan bupati maupun peraturan daerah. Sementara pada tahun anggaran mendatang, kemampuan anggaran untuk kebutuhan tersebut semakin terbatas.
“Sementara di satu sisi tahun depan kita semakin tidak ada anggaran membayar untuk bisa menggandakan dokumen-dokumen, sehingga dengan cara ini untuk meminimalisir penggunaan anggaran,” tambahnya.
Selain dua aspek tersebut, David menekankan bahwa percepatan digitalisasi merupakan langkah strategis jangka panjang. Mulai Desember, lingkungan DPRD Manggarai Barat telah membangun sistem untuk mendorong penyebaran informasi dan dokumen secara digital.
“Yang ketiga, kedepan kita mungkin lebih banyak berupaya untuk informasi-informasi serba digital supaya teman-teman DPR ini menyesuaikan perubahan-perubahan karena mulai Desember kita sudah bangun,” katanya.
Seluruh 30 laptop telah dibagikan lengkap dengan spesifikasi terbaru. Namun detail spesifikasi hanya dapat diperoleh melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Terkait spek tinggal tanya ke PPK, tapi spek ini menurut kami sudah cukup untuk menjawab kebutuhan informasi,” ujar David.
Pengadaan laptop tersebut menelan anggaran sekitar Rp597 juta. “Nanti kalau salah angka langsung saja ke PPK-nya, kontak,” tegasnya.
David memastikan perangkat tersebut adalah inventaris kantor yang bersifat pinjam pakai, bukan menjadi milik pribadi anggota dewan.
“Dia pinjam pakai bukan jadi milik pribadi, akhir masa jabatan itu akan dikembalikan,” jelasnya.
Selama perangkat masih digunakan dalam masa jabatan, apabila terjadi kerusakan, sekretariat akan menanggung perbaikannya—dengan catatan anggaran tersedia.
“Selama dananya masih kita siapkan, kita berusaha untuk…, tapi kita wanti-wanti jaga baik,” tutur David.
Ia menyebut langkah ini terbukti efektif. Sejumlah anggota DPRD sudah menggunakan laptop tersebut saat rapat internal.
Dalam tahap berikutnya, Sekretariat DPRD berencana mendistribusikan dokumen dan surat-menyurat secara elektronik. Hal ini karena penggunaan ponsel anggota DPRD dianggap tidak memadai untuk menyimpan dokumen besar.
“Mungkin kedepan kita juga bisa share surat-surat elektronik, karena menggunakan HP kan terbatas juga, dia punya RAM dan sebagainya terbatas,” ujarnya.**
Tinggalkan Balasan