LABUANBAJOVOICE.COM — Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) dari Partai Perindo, Hasanudin, melaksanakan masa reses Masa Sidang II Tahun 2025–2026 di Kantor Desa Tiwu Nampar, Selasa (31/03/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat dalam menyerap aspirasi pembangunan di tingkat desa.
Kehadiran Hasanudin bersama rombongan disambut Kepala Desa Tiwu Nampar, Muhamat Sutar, beserta perangkat desa dan ratusan warga yang antusias menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari infrastruktur jalan, air bersih, hingga kepastian status lahan.
Pada kesempatan itu, Hasanudin menekankan pentingnya memanfaatkan momentum reses sebagai ruang menyampaikan kebutuhan riil masyarakat, di tengah kondisi fiskal yang sedang mengalami tekanan.
“Karena itu tadi kami dituntut bahwa untuk titik kegiatan kita tidak bisa semua desa. Momentum ini jangan disia-siakan, karena saya tahu setiap desa pasti banyak kebutuhan pembangunan. Tetapi situasi kondisi negara kita ini sedang tidak stabil, ada efisiensi yang berdampak sampai ke daerah,” ujar Hasanudin.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional berdampak langsung pada ruang fiskal daerah, sehingga diperlukan pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam sesi dialog, isu status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) menjadi perhatian utama masyarakat.
Hasanudin menyampaikan kabar terbaru terkait proses pembebasan HPL di wilayah selatan Manggarai Barat.
“Dalam waktu dekat SK itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi keraguan masyarakat terkait status tanah tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena itu akan dibebaskan. Ini bukan lagi asumsi, tapi sudah fakta, tinggal menunggu proses administrasi terakhir,” tegasnya.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan mendesak terkait akses jalan dan air bersih.
Hasanudin mengakui bahwa pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi prioritas, namun pelaksanaannya terkendala kondisi anggaran.
“Semua usulan akan kami catat dan kawal. Tapi perlu dipahami, kondisi keuangan negara belum stabil, sehingga banyak program belum bisa direalisasikan tahun ini. Kita harapkan bisa terakomodir pada tahun berikutnya,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara desa dan pemerintah daerah terkait status kewenangan jalan, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengusulan program.
Politisi muda itu juga turut mengkritisi ekspektasi publik yang belum sepenuhnya selaras dengan kondisi riil anggaran pemerintah saat ini.
Ia meminta masyarakat tetap bersabar sembari terus mengawal aspirasi secara berjenjang.
“Kami di DPRD hanya mengawal dan menyampaikan aspirasi. Nanti pemerintah yang menentukan skala prioritas. Semua masukan bapak ibu tetap kami bawa dan perjuangkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Tiwu Nampar, Muhamat Sutar, mengingatkan masyarakat untuk menjaga persatuan serta bijak menyikapi persoalan tanah yang dinilai sensitif dan berpotensi konflik.
“Saya ingatkan, selama manusia masih ada di bumi, masalah tanah tidak akan pernah selesai. Karena itu kita harus hati-hati dan jujur dalam menyikapi persoalan ini,” kata Muhamat Sutar.
Ia juga menyoroti fenomena sosial baru di masyarakat, termasuk maraknya praktik perjudian online yang dinilai merusak tatanan ekonomi keluarga.
“Saya minta masyarakat cari pekerjaan yang jelas. Jangan sampai terjebak pada hal-hal seperti itu yang justru merugikan diri sendiri,” tegasnya.
Reses ini menegaskan sejumlah isu strategis di Manggarai Barat, mulai dari kepastian status lahan, keterbatasan fiskal, hingga kebutuhan infrastruktur dasar. Ke depan, sinkronisasi antara aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah, dan kondisi anggaran menjadi kunci.
Dengan potensi pembebasan HPL dan dorongan pembangunan kawasan selatan, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat kepastian hukum lahan masyarakat, meningkatkan konektivitas wilayah melalui pembangunan jalan, serta memperkuat ketahanan sosial di tengah perubahan ekonomi dan digitalisasi.**
Tinggalkan Balasan