Dalam analisis Akhmad, keputusan tersebut menjadi bagian dari perubahan hubungan kekuasaan yang berlangsung secara bertahap.
Ia menilai Prabowo tidak perlu membongkar seluruh jaringan politik Jokowi secara langsung. Presiden cukup menentukan siapa saja yang masih diberikan ruang, kepercayaan, dan akses dalam pemerintahan.
“Prabowo tidak perlu membongkar jejaring Jokowi secara frontal; cukup menentukan sendiri siapa yang mendapat akses,” katanya.
Akhmad turut menjelaskan bahwa dalam hubungan patronase politik, loyalitas sering kali mengikuti sumber daya kekuasaan. Ketika akses terhadap jabatan dan perlindungan berpindah, hubungan politik pun dapat mengalami perubahan.
Ia merujuk pada pemikiran James C. Scott mengenai hubungan patron dan klien dalam politik Asia Tenggara. Dalam hubungan tersebut, loyalitas tidak selalu bersifat permanen, tetapi berkaitan dengan kemampuan patron menyediakan jabatan, perlindungan, dan akses.
“Ketika sumber daya berpindah, loyalitas ikut berpindah,” jelasnya.
Menurut Akhmad, dinamika tersebut memperlihatkan bahwa pengaruh politik seseorang tidak hanya ditentukan oleh kedekatan personal dengan pemimpin sebelumnya, tetapi juga oleh posisi kelembagaan dan akses terhadap pusat kekuasaan yang sedang berjalan.
Tinggalkan Balasan