LABUANBAJOVOICE.COM – Curah hujan ekstrem yang mengguyur Pulau Lombok bagian selatan sejak Selasa (24/2/2026) memicu banjir di sejumlah titik sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa penanganan banjir tidak boleh disederhanakan pada satu faktor, melainkan harus dilakukan secara komprehensif berbasis tata kelola hulu–hilir.
Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhamad Iqbal, melalui Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Ahsanul Khalik (Aka), menyampaikan bahwa banjir tersebut merupakan dampak peristiwa hidrometeorologi akibat hujan berintensitas sangat tinggi.
Kondisi ini, kata dia, diperparah oleh daerah tangkapan air di wilayah hulu di luar kawasan Mandalika, yang menyebabkan limpasan air dan sedimentasi menuju wilayah hilir.
“Pemprov NTB menekankan bahwa peristiwa ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi bersama lintas sektor,” ujar Dr. Aka.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota akan mendorong terbangunnya sistem mitigasi bencana terpadu dan permanen.
Fokus utama mencakup integrasi pengelolaan daerah tangkapan air, penataan sistem tata air kawasan, serta pengendalian perubahan kontur lahan yang berpotensi meningkatkan risiko banjir.
Selain penguatan infrastruktur fisik, Pemprov NTB menilai keseimbangan lingkungan jangka panjang menjadi kunci utama.
Perlindungan kawasan hulu dan penataan alur air yang jelas dipandang strategis untuk meminimalkan risiko banjir di masa mendatang sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan pariwisata unggulan daerah.
Kepada masyarakat dan wisatawan, Pemprov NTB menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan akibat cuaca ekstrem tersebut.
Pemerintah menegaskan bahwa meskipun faktor alam tidak dapat dihindari, penguatan langkah antisipatif secara menyeluruh tetap menjadi prioritas bersama.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengembang dan pengelola The Mandalika memastikan bahwa kawasan telah dilengkapi sistem mitigasi hidrometeorologi.
Sistem tersebut meliputi drainase terintegrasi, kolam retensi, konsep eco-drainage, serta SOP tanggap darurat banjir.
Seluruh pembangunan dilaksanakan berdasarkan kajian AMDAL, RKL–RPL, dan mekanisme Design Committee yang melibatkan unsur pemerintah dan akademisi.
PGS. General Manager The Mandalika, Agus Setiawan, menegaskan bahwa seluruh standar pengembangan kawasan mengacu pada prinsip tata kelola yang baik, keberlanjutan lingkungan, serta kepatuhan terhadap regulasi.
“ITDC sebagai pengembang dan pengelola kawasan siap untuk terus berkolaborasi secara terbuka dan konstruktif bersama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat, guna memastikan pengembangan KEK Mandalika berjalan secara terintegrasi, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi daerah,” ujar Agus.
Dalam aspek teknis, ITDC telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I untuk percepatan normalisasi aliran air dan pembersihan sedimen menggunakan alat berat.
Inspeksi lapangan serta evaluasi kapasitas drainase eksisting juga dilakukan sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian banjir.
Pemprov NTB bersama ITDC menegaskan bahwa penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial.
Pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam membangun ketangguhan kawasan terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
“Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ketangguhan kawasan harus dibangun bersama. Ini bukan soal saling menyalahkan, melainkan komitmen kolektif untuk menjaga Mandalika agar tetap aman, nyaman, dan berkelanjutan,” demikian disampaikan Dr. Aka.
Peristiwa banjir Mandalika membuka fakta penting bahwa keberhasilan kawasan pariwisata kelas dunia tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur megah, tetapi juga oleh konsistensi tata kelola lingkungan lintas wilayah.
Tanpa pengendalian hulu yang disiplin dan kolaborasi antarsektor, kawasan hilir akan terus menanggung risiko ekologis.
Momentum ini semestinya menjadi titik balik untuk memastikan pembangunan pariwisata berjalan seiring dengan ketahanan lingkungan dan adaptasi perubahan iklim.**
Tinggalkan Balasan