LABUANBAJOVOICE.COM – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membantah anggapan bahwa pemerintah memangkas Dana Desa pada 2026. Menurut dia, anggaran tersebut tidak dikurangi, melainkan dialihkan untuk mendukung penguatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Pernyataan itu disampaikan Yandri saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau Kampung Nelayan Modern Merah Putih (KNMP) Warloka Pesisir di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis sore (30/7/2026).
Kunjungan tersebut juga dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan, Wakil Bupati Manggarai Barat dr. Yulianus Weng, serta sejumlah pejabat kementerian terkait.
Menanggapi isu pemotongan Dana Desa yang ramai diperbincangkan, Yandri menegaskan bahwa pemerintah hanya mengubah skema pengelolaan sebagian anggaran untuk memperkuat kelembagaan ekonomi desa melalui koperasi.
“Dana desa itu enggak dipotong, dialihkan untuk koperasi, enggak dipotong,” kata Yandri usai meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Kamis sore (30/7/2026).
Pernyataan tersebut merupakan respons atas keluhan mengenai berkurangnya dana yang kini dikelola langsung oleh pemerintah desa.
Sejumlah pemerintah desa mengaku anggaran yang dapat mereka kelola secara mandiri saat ini hanya berkisar Rp300 juta per tahun.
Nilai tersebut dinilai belum memadai untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses jalan, jembatan, serta layanan air bersih seperti di sejumlah kawasan NTT.
Menjawab kekhawatiran tersebut, Yandri memastikan pembangunan infrastruktur desa tetap menjadi perhatian pemerintah pusat.
Menurut dia, penyelesaian kebutuhan dasar masyarakat akan dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sehingga tidak seluruh pembiayaannya lagi bertumpu pada Dana Desa.
“Nanti untuk urusan desa kita kerja sama juga dengan TNI Angkatan Darat, tuntaskan jembatan dan air bersih,” ujar Yandri.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian Desa tengah menyiapkan pola kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di desa.
“Ada cara lain kita menyelesaikan itu,” tambahnya singkat.
Meski demikian, Yandri belum menjelaskan secara rinci mekanisme pengalihan Dana Desa ke program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih maupun besaran anggaran yang dialihkan.
Ia juga tidak memaparkan skema pembagian pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut.
Usai menyampaikan keterangan kepada awak media, Yandri langsung meninggalkan lokasi kegiatan tanpa memberikan penjelasan lanjutan mengenai teknis pelaksanaan program maupun rincian kebijakan pengalihan anggaran.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena muncul di tengah kekhawatiran sejumlah pemerintah desa terkait kemampuan pembiayaan pembangunan setelah sebagian Dana Desa diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa.**
Tinggalkan Balasan