Menurutnya, strategi tersebut memungkinkan Istana mempertahankan stabilitas politik tanpa harus berhadapan secara langsung dengan basis pendukung Jokowi.
“Karena itu, jalan yang lebih rasional bagi Istana adalah membiarkan Gibran tetap menjabat sambil memperkuat kendalinya sendiri,” jelasnya.
Akhmad juga menggambarkan posisi Gibran sebagai sandera politik dalam pengertian ruang gerak, bukan dalam pengertian hukum.
Jika Gibran mengikuti arah politik Prabowo, jaraknya dengan jaringan politik sang ayah berpotensi semakin lebar. Sebaliknya, jika mengambil posisi berseberangan, ia harus menghadapi pusat kekuasaan yang memiliki kendali atas berbagai sumber daya pemerintahan.
“Jika ia mengikuti arah Prabowo, jaraknya dengan jejaring ayahnya kian lebar dan jejaring itu kehilangan figur penantang,” kata Akhmad.
Ia melanjutkan, “Jika ia mengambil posisi berseberangan, ia berhadapan dengan pusat kekuasaan yang menguasai seluruh sumber daya pemerintahan, sementara persoalan ijazahnya tetap terbuka.”
Dalam analisisnya, situasi tersebut membuat jabatan wakil presiden yang sebelumnya dipandang sebagai peluang politik menuju Pilpres 2029 justru berubah menjadi posisi yang penuh tantangan.
Tinggalkan Balasan