“Gibran adalah sisa paling nyata dari kontrak 2024, dan posisinya kini paling sulit. Ia berada di dalam pemerintahan, tetapi belum tentu di lingkar utama pengambilan keputusan,” kata Akhmad.
Selain persoalan hubungan politik, Akhmad menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 melalui perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan atas ijazah luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan tersebut, meskipun tidak mendiskualifikasi Gibran.
Menurut Akhmad, perkembangan hukum itu menambah tekanan terhadap posisi politik Gibran. Namun, putusan tersebut tidak dengan sendirinya memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden.
Ia menjelaskan, mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Proses tersebut membutuhkan tahapan konstitusional, mulai dari usulan DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan MPR.
Tinggalkan Balasan