Karena itu, pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keputusan sepihak Istana.
Akhmad menilai, situasi tersebut menempatkan Prabowo pada pilihan politik yang tidak sederhana. Menurutnya, langkah pemakzulan Gibran justru berpotensi menimbulkan konsekuensi politik yang lebih besar.
Ia mengambil perbandingan dari dinamika politik Filipina, ketika hubungan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan Wakil Presiden Sara Duterte mengalami keretakan setelah koalisi politik keduanya pecah.
Dalam pandangannya, konflik terbuka dengan figur yang memiliki basis pendukung kuat dapat memunculkan polarisasi dan memperkuat narasi politik korban.
“Pengalaman Filipina (2022–2026) memberi peringatan. Seperti Gibran, Wakil Presiden Sara Duterte adalah anak presiden sebelumnya yang naik melalui koalisi dengan penerus pada 2022,” ujarnya.
Karena itu, Akhmad menilai mempertahankan Gibran dalam jabatan wakil presiden sembari memperkuat kendali pemerintahan dapat menjadi pilihan yang lebih rasional bagi Prabowo.
Tinggalkan Balasan