LABUANBAJOVOICE.COM – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Hariyanto, melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat guna memperkuat sinkronisasi pengembangan destinasi dan tata kelola pariwisata di Labuan Bajo Flores.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Manggarai Barat, Selasa (3/3/2026), membahas penguatan keselamatan pengunjung, keberlanjutan ekosistem, serta resiliensi sektor pariwisata.
Fokus utama diarahkan pada percepatan pengembangan wisata darat sebagai strategi diversifikasi produk dan upaya mengurangi tekanan aktivitas di kawasan perairan.
Hariyanto menegaskan bahwa akselerasi wisata darat menjadi kebutuhan mendesak dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan.
“Akselerasi wisata darat melalui diversifikasi produk menjadi sebuah urgensi, terutama untuk mengurangi tekanan di kawasan perairan sekaligus memperpanjang durasi tinggal (length of stay) wisatawan,” ujar Hariyanto.
Menurutnya, pengembangan destinasi darat seperti kawasan Parapuar dan titik potensial lainnya di Manggarai Barat perlu dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penyediaan infrastruktur penunjang, serta penguatan paket wisata darat yang telah siap jual.
Langkah tersebut diyakini akan memperkaya pilihan atraksi sekaligus mendorong pemerataan aktivitas wisata, sehingga dampak ekonomi lebih luas dirasakan masyarakat.
Mewakili Bupati Manggarai Barat, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Gias, menyampaikan bahwa sektor pariwisata tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Sektor pariwisata adalah sektor unggulan yang dapat mendongkrak pendapatan daerah kami (Manggarai Barat),” kata Gias.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) dalam mengembangkan daya tarik wisata.
“Khususnya penguatan atraksi wisata darat agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, antara lain peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata—terutama tenaga kerja pada aktivitas wisata bahari—penataan regulasi dan perizinan, dukungan program desa wisata, serta aspek keselamatan dan keamanan wisatawan.
Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa poin-poin tersebut akan diteruskan secara formal kepada kementerian dan lembaga terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Audiensi turut dihadiri Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis Fadjar Hutomo dan Pelaksana Tugas Direktur Utama BPOLBF Andhy Marpaung.
Hadir pula sejumlah pimpinan perangkat daerah, termasuk Kepala Dinas Perhubungan Adrianus Gunawan, Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Stefanus Jemsifori, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, dan UKM Theresia P. Asmon.
Lanjut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Eltris Babur, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Maria Yuliana Rotok.
Pertemuan ini menjadi bagian dari konsolidasi kebijakan pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan pariwisata Labuan Bajo Flores berjalan aman, berkelanjutan, serta tangguh menghadapi dinamika ke depan.**
Tinggalkan Balasan