Pesan tersebut menegaskan bahwa pembayaran pajak daerah tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif masyarakat, tetapi juga memiliki hubungan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Kebijakan penghapusan denda PBB-P2 ini juga hadir di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hingga berita ini ditayangkan, realisasi PAD Kabupaten Manggarai Barat tercatat sebesar Rp157.043.166.621,39 atau mencapai 50,56 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD 2026.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi PAD telah melewati separuh target tahunan. Namun, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan penerimaan hingga akhir tahun anggaran.
Dalam konteks tersebut, kebijakan relaksasi denda PBB-P2 menjadi salah satu momentum untuk mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban pajaknya.
Jika dimanfaatkan secara optimal, peningkatan pembayaran pokok PBB-P2 selama periode relaksasi berpotensi memperkuat penerimaan daerah sekaligus memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak.
Tinggalkan Balasan