LABUANBAJOVOICE.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Muhamad Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan nasional.
Menurut dia, otonomi daerah harus dimaknai lebih luas, bukan sekadar pembagian kewenangan administratif.
Penegasan itu disampaikan dalam sambutan tertulis Mendagri yang dibacakan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi saat apel peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tingkat Kabupaten Manggarai Barat di halaman Kantor Bupati Manggarai Barat, Senin (27/4/2026).
“Otonomi daerah adalah instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” tegasnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa kebijakan desentralisasi tetap menjadi pilar penting dalam pembangunan Indonesia modern. Dengan kewenangan yang dimiliki daerah, pemerintah kabupaten dan kota diharapkan mampu bergerak cepat menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari layanan dasar hingga penguatan ekonomi lokal.
Mendagri juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak mungkin dicapai hanya oleh pemerintah pusat, melainkan harus ditopang kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan.
“Indonesia adalah negara besar, bukan hanya dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk, melainkan juga dari keragaman budaya, sumber daya, dan potensi daerahnya,” ujar Mendagri dalam sambutan yang dibacakan Bupati Endi.
“Namun kehebatan ini tidak akan berarti banyak jika tidak dibarengi dengan sinergi dan kolaborasi yang solid antara tingkatan pemerintahan,” sambungnya.
Tema peringatan tahun ini, Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita, dimaknai sebagai simbol kemandirian sekaligus tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal demi mendukung cita-cita besar bangsa.
Pemerintah pusat, kata Mendagri, menaruh perhatian pada sinkronisasi kebijakan dari pusat hingga daerah. Hal itu sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas yang membutuhkan kesatuan langkah, kesinambungan program, dan implementasi yang terukur.
Beberapa prioritas strategis yang disebutkan antara lain ketahanan pangan berbasis kelautan dan pertanian, kemandirian energi serta air, pendidikan dan kesehatan, hilirisasi serta industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, penurunan kemiskinan, dan reformasi birokrasi melalui digitalisasi.
Selain itu, daerah juga didorong meningkatkan kemandirian fiskal, memperkuat kerja sama antarwilayah, menekan ketimpangan layanan dasar, serta menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi.
Mendagri menekankan tiga agenda besar penguatan kapasitas daerah. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, dan beasiswa.
Kedua, penguatan keuangan daerah lewat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan APBD berbasis kinerja.
Ketiga, pembenahan kelembagaan melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
Arah kebijakan ini dipandang penting bagi daerah wisata berkembang seperti Labuan Bajo dan kawasan Manggarai Barat yang membutuhkan pelayanan cepat, investasi sehat, serta pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Apel Hari Otonomi Daerah ke-30 dipimpin langsung Bupati Edistasius Endi dan dihadiri unsur Forkopimda, Ketua DPRD Manggarai Barat, Sekretaris Daerah Fransiskus S. Sodo, pimpinan OPD, jajaran TNI/Polri, instansi vertikal, BUMN/BUMD, serta ASN lingkup pemerintah daerah.
Upacara berlangsung tertib dan lancar.
Momentum ini dinilai mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk terus memperkuat pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, dan menjadikan semangat otonomi sebagai motor perubahan menuju kesejahteraan masyarakat.**
Tinggalkan Balasan