LABUANBAJOVOICE.COM — Memasuki usia ke-23 tahun, Kabupaten Manggarai Barat dihadapkan pada tantangan serius di balik pesatnya pertumbuhan pariwisata.
Wakil Ketua (Waket) I DPRD Manggarai Barat, Rikardus Jani, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus segera dievaluasi agar tidak meninggalkan masyarakat lokal.
Dalam keterangannya bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-23 Manggarai Barat, Rikardus Jani -akrab disapa Rikar- menyoroti dampak negatif pengembangan pariwisata yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.
“Pariwisata memang tumbuh cepat, tetapi kita harus jujur melihat dampaknya. Banyak masyarakat lokal justru tersisih dari akses ekonomi, sementara tekanan terhadap lingkungan semakin nyata,” ujar Rikar, Rabu (25/2/2026).
Menurut Rikar, pengembangan pariwisata di kawasan strategis, khususnya Labuan Bajo, belum sepenuhnya memberikan ruang adil bagi masyarakat setempat. Akses usaha, lapangan kerja, hingga pengelolaan sumber daya masih didominasi pihak tertentu.
“Ruang hidup warga perlahan terkomersialisasi. Laut, pesisir, bahkan tanah ulayat berubah fungsi tanpa melibatkan masyarakat secara bermakna,” tegas legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) II tersebut.
Selain persoalan sosial, ia juga menyoroti tekanan lingkungan akibat aktivitas pariwisata, mulai dari persoalan sampah, keterbatasan air bersih, hingga ancaman terhadap ekosistem pesisir.
Rikar yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Manggarai Barat menilai ketimpangan pembangunan wilayah masih menjadi persoalan mendasar hingga usia kabupaten ke-23.
Ia menyebut pembangunan masih terpusat di kawasan perkotaan dan destinasi wisata, sementara desa-desa di wilayah pedalaman dan kepulauan tertinggal jauh dari akses dasar.
“Di banyak desa, infrastruktur jalan belum memadai, listrik dan air bersih terbatas, begitu juga fasilitas pendidikan dan kesehatan. Ini tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan,” katanya.
Persoalan lain yang disoroti adalah konflik agraria dan ketidakjelasan tata ruang. Menurut Rikar, sengketa lahan antara masyarakat, investor, dan negara masih sering terjadi akibat minimnya sosialisasi rencana tata ruang.
“Masyarakat sering tidak tahu wilayahnya masuk zona apa. Ketika investasi masuk, konflik pun muncul. Ini harus dibenahi agar pembangunan tidak menimbulkan ketegangan sosial,” jelasnya.
Di momentum ulang tahun Manggarai Barat (Mabar) ke-23 ini, Rikar menegaskan pentingnya menjadikan pariwisata sebagai alat pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi semu.
“Ke depan, pembangunan harus lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Itu harapan kami untuk Manggarai Barat yang lebih matang dan sejahtera,” pungkasnya.
Selain itu, Rikar juga memberikan apresiasi pemerintah daerah yang sudah berhasil naikan PAD yang signifikan, dan ini merupakan capaian penting yang patut diapresiasi bersama.
“Saya mengapresiasi pemerintah daerah yang setiap tahun berhasil menaikkan PAD. Trennya positif dan signifikan. Ini menunjukkan ada kerja keras dan komitmen membangun kemandirian fiskal daerah,” kata Rikar.
Di akhir pernyataannya, Rikar menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih kepada para tokoh dan pejuang yang telah berjasa membangun Manggarai Barat sejak awal berdiri.
“Atas nama pribadi dan lembaga, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejuang Manggarai Barat yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan hidupnya demi daerah ini. Semoga jasa mereka selalu dikenang,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan doa khusus bagi para pejuang yang telah wafat.
“Kami memohon keselamatan jiwa dan tempat terbaik di sisi Tuhan bagi para pejuang Manggarai Barat yang telah meninggal dunia. Semoga Manggarai Barat terus bertumbuh menjadi daerah yang maju dan berkeadilan,” tutup Rikar.**
Tinggalkan Balasan