LABUANBAJOVOICE.COM – Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menegaskan perannya sebagai orkestrator pengembangan pariwisata Labuan Bajo–Flores melalui penguatan koordinasi lintas sektor, mitigasi krisis, dan akselerasi wisata darat yang berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Ruang Rapat Kantor Bupati Manggarai Barat, Selasa (3/3/2026).

Pertemuan ini membahas sinkronisasi tata kelola keselamatan pengunjung, keberlanjutan ekosistem, serta penguatan resiliensi sektor pariwisata.

Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, Fadjar Hutomo, menegaskan bahwa mitigasi dan penanganan krisis kepariwisataan di Labuan Bajo menjadi agenda prioritas Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

“Pembangunan pariwisata tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan SDM, sistem mitigasi risiko, serta tata kelola keselamatan,” ujar Fadjar.

Ia menambahkan bahwa penguatan tersebut mencakup wisata bahari maupun darat melalui pengaturan kapasitas kunjungan, standar keselamatan destinasi dan event, serta mekanisme tanggap darurat terintegrasi.

Langkah ini dinilai penting untuk membangun ekosistem pariwisata yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan di Labuan Bajo.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama BPOLBF, Andhy Marpaung, menegaskan komitmen lembaganya dalam mengorkestrasi program lintas sektor, termasuk penguatan produk wisata darat.

“Kami di BPOLBF terus mendorong implementasi travel pattern yang telah disusun untuk berbagai destinasi dan aktivitas di Kota Labuan Bajo, termasuk wisata religi Katolik, desa wisata, serta penguatan beragam event darat sebagai strategi memperpanjang lama tinggal wisatawan,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan destinasi terpadu Parapuar melalui event ‘Weekend at Parapuar’ menjadi salah satu fokus untuk menghadirkan atraksi darat yang terkurasi, terintegrasi, dan siap jual.

Audiensi tersebut juga membahas peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata—khususnya tenaga kerja wisata bahari—penataan regulasi dan perizinan, dukungan pengembangan desa wisata, serta aspek keselamatan dan keamanan wisatawan.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyatakan bahwa berbagai isu strategis itu akan diteruskan secara formal kepada kementerian dan lembaga terkait guna ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Pertemuan turut dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah, antara lain Kepala Dinas Perhubungan Adrianus Gunawan, Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Stefanus Jemsifori.

Lanjut, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, dan UKM Theresia P. Asmon, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Eltris Babur, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Maria Yuliana Rotok.

Konsolidasi ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan pariwisata Labuan Bajo Flores berjalan aman, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi dinamika global ke depan.**