Selain wahana utama, proyek tersebut juga mencakup pembangunan fasilitas kafe di puncak bukit dengan kapasitas sekitar 50 kursi.
Untuk menunjang mobilitas pengunjung dan operasional kawasan, pengembang merencanakan penyediaan dua unit kendaraan buggy serta peningkatan akses jalan internal.
Aspek keselamatan juga menjadi bagian dari perencanaan. Di sepanjang lintasan akan disiapkan koridor ruang udara, jalur inspeksi, serta jalur penyelamatan guna mendukung pengawasan dan operasional wahana.
Pengembangan atraksi wisata tersebut dibahas melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan jangka waktu pembahasan selama 15 tahun.
BPOLBF dan PT JTB Indonesia menargetkan atraksi zipline dapat dibuka untuk wisatawan pada semester pertama 2028.
Meski demikian, target tersebut masih bergantung pada proses persiapan serta pemenuhan berbagai persyaratan yang diperlukan sebelum proyek direalisasikan.
Plt. Direktur Utama BPOLBF, Andhy MT Marpaung, menyebut penandatanganan MoU sebagai awal dari kolaborasi yang diharapkan dapat diwujudkan melalui langkah konkret.
Tinggalkan Balasan