Ia menilai, persoalan yang melibatkan masyarakat lokal dan PT OKP perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam mengawasi pelaksanaan investasi di daerah.
Menurut Lorens, Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas membutuhkan investasi yang tidak hanya mengejar pembangunan fisik dan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial.
“Kemegahan bangunan, pertumbuhan sektor pariwisata, dan meningkatnya nilai investasi tidak akan memiliki makna pembangunan yang utuh apabila masih menyisakan masyarakat lokal yang merasa dirugikan,” tandasnya.
Karena itu, ia meminta PT Octavia Karya Persada memberikan penjelasan secara terbuka mengenai persoalan pembayaran yang dipersoalkan para pihak ketiga.
Ia juga mendesak perusahaan segera menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran yang masih diperselisihkan agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
“Segera lunaskan hak dari pihak ketiga ini, sebelum kami kerahkan kekuatan penuh untuk segel ini vila,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan