LABUANBAJOVOICE.COM – Gelombang protes datang dari Partai NasDem di Nusa Tenggara Timur terhadap Majalah Tempo setelah terbitnya opini bertajuk “PT NasDem Indonesia Raya Tbk”. Tulisan tersebut dinilai membangun framing negatif dan merugikan citra partai.
Sebagai bentuk respons, DPW NasDem NTT menggerakkan aksi serentak di 22 kabupaten/kota pada Rabu, 15 April 2026. Para kader beserta pengurus di tiap wilayah terlibat dalam aksi protes yang disebut sebagai sikap resmi partai atas opini tersebut.
Aksi tersebut bukan hanya bentuk protes, tetapi juga penegasan sikap politik partai terhadap narasi yang dianggap menggiring opini publik bahwa NasDem merupakan partai komersial.
Ketua DPW NasDem NTT, Edistasius Endi, menyatakan opini tersebut tidak berdasar dan mencederai prinsip partai.
“Narasi itu tidak berbasis fakta. Ini bukan kritik yang sehat, tetapi opini yang menyesatkan dan merusak marwah partai,” ujar Endi.
Menurutnya, ada tiga poin utama keberatan DPW NasDem NTT terhadap tulisan tersebut. Pertama, isi opini dinilai bertentangan dengan ideologi partai yang berlandaskan nasionalisme, demokrasi, dan nilai religius.
Kedua, tambah dia, tudingan bahwa NasDem menjalankan politik pragmatis dianggap tidak berdasar, mengingat partai tersebut mengklaim konsisten dengan politik tanpa mahar.
Ketiga, kata Endi, tulisan itu dinilai mengabaikan prinsip dasar jurnalistik, terutama akurasi dan keberimbangan informasi.
DPW NasDem NTT secara resmi melayangkan ultimatum kepada redaksi Tempo. Mereka menuntut tiga hal utama yaitu permintaan maaf tertulis dalam waktu 1×24 jam, pemuatan permintaan maaf selama empat edisi berturut-turut, dan penghentian framing serupa terhadap partai dan pimpinan NasDem.
Endi, yang juga menjabat Bupati Manggarai Barat dua periode, menegaskan bahwa partainya siap menempuh langkah lanjutan jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.
“Kalau tidak diindahkan, kami siap tempuh langkah lanjutan, termasuk mendatangi kantor Tempo,” tegasnya.
Di balik tekanan terhadap media, Endi menegaskan aksi ini juga memiliki dimensi internal. Demonstrasi serentak dinilai sebagai momentum konsolidasi kader di seluruh wilayah NTT.
“Aksi ini adalah sikap politik sekaligus konsolidasi. NasDem tidak boleh berhenti bergerak,” katanya.
Ia juga menginstruksikan seluruh kader untuk tetap solid dan fokus memperkuat struktur partai di daerah, terutama dalam menghadapi dinamika politik ke depan.
Kasus ini menyoroti kembali relasi antara partai politik dan media massa di Indonesia. Di satu sisi, media memiliki kebebasan untuk menyampaikan opini.
Di sisi lain, partai politik menuntut pemberitaan yang dianggap adil dan berimbang.
Ketegangan seperti ini kerap menjadi bagian dari dinamika demokrasi, khususnya ketika opini publik dibentuk melalui media yang memiliki pengaruh luas.**
Tinggalkan Balasan