“Kontrak politik 2024 antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo telah retak hingga sulit dipulihkan. Pusat gravitasi kekuasaan nasional kini tidak lagi berada di Solo, tetapi di Istana,” kata Akhmad.
Ia menilai perubahan tersebut tidak berlangsung melalui pertentangan terbuka antara kedua tokoh. Pergeseran justru terlihat melalui mekanisme kelembagaan, seperti rotasi jabatan, perombakan kabinet, dan dinamika proses hukum.
Akhmad menyebut, Prabowo tidak harus memutus hubungan politik dengan Jokowi secara terbuka untuk memperkuat kendali pemerintahannya.
“Prabowo tidak memutus hubungan itu secara terbuka; ia melakukan sesuatu yang lebih efektif: mengosongkan isi kontrak sambil membiarkan bungkusnya tetap utuh,” ujarnya.
Dalam pandangannya, kondisi tersebut memperlihatkan perubahan hubungan patronase dalam politik nasional. Dukungan dan loyalitas politik cenderung mengikuti pihak yang memiliki kewenangan memberikan jabatan, perlindungan, serta akses terhadap sumber daya kekuasaan.
Akhmad juga menyoroti posisi Jokowi yang tidak lagi memegang jabatan presiden dan telah kehilangan keanggotaan di PDI-P setelah diberhentikan pada Desember 2024.
Tinggalkan Balasan