LABUANBAJOVOICE.COM – Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai semakin rentan di tengah perubahan hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.
Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Nusa Cendana, Akhmad Syafruddin, menilai Gibran kini menghadapi situasi politik yang tidak mudah. Meskipun masih menduduki jabatan wakil presiden, kekuatan politik yang sebelumnya menopang posisinya dinilai mengalami perubahan.
Hal tersebut disampaikan Akhmad dalam keterangannya yang diterima media di Labuan Bajo, Jumat (6/11/2026).
Menurut Akhmad, Gibran merupakan salah satu bagian paling nyata dari kesepakatan politik antara Prabowo dan Jokowi menjelang Pilpres 2024.
Namun, ketika pengaruh politik Jokowi tidak lagi sebesar sebelumnya, posisi Gibran ikut menghadapi tantangan.
Ia menjelaskan, jabatan wakil presiden tidak secara otomatis memberikan kewenangan politik mandiri. Dalam praktik pemerintahan, ruang gerak wakil presiden sangat dipengaruhi hubungan kerja, kepercayaan, serta pembagian kewenangan dengan presiden.
“Gibran adalah sisa paling nyata dari kontrak 2024, dan posisinya kini paling sulit. Ia berada di dalam pemerintahan, tetapi belum tentu di lingkar utama pengambilan keputusan,” kata Akhmad.
Selain persoalan hubungan politik, Akhmad menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 melalui perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan atas ijazah luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan tersebut, meskipun tidak mendiskualifikasi Gibran.
Menurut Akhmad, perkembangan hukum itu menambah tekanan terhadap posisi politik Gibran. Namun, putusan tersebut tidak dengan sendirinya memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden.
Ia menjelaskan, mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Proses tersebut membutuhkan tahapan konstitusional, mulai dari usulan DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan MPR.
Karena itu, pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keputusan sepihak Istana.
Akhmad menilai, situasi tersebut menempatkan Prabowo pada pilihan politik yang tidak sederhana. Menurutnya, langkah pemakzulan Gibran justru berpotensi menimbulkan konsekuensi politik yang lebih besar.
Ia mengambil perbandingan dari dinamika politik Filipina, ketika hubungan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan Wakil Presiden Sara Duterte mengalami keretakan setelah koalisi politik keduanya pecah.
Dalam pandangannya, konflik terbuka dengan figur yang memiliki basis pendukung kuat dapat memunculkan polarisasi dan memperkuat narasi politik korban.
“Pengalaman Filipina (2022–2026) memberi peringatan. Seperti Gibran, Wakil Presiden Sara Duterte adalah anak presiden sebelumnya yang naik melalui koalisi dengan penerus pada 2022,” ujarnya.
Karena itu, Akhmad menilai mempertahankan Gibran dalam jabatan wakil presiden sembari memperkuat kendali pemerintahan dapat menjadi pilihan yang lebih rasional bagi Prabowo.
Menurutnya, strategi tersebut memungkinkan Istana mempertahankan stabilitas politik tanpa harus berhadapan secara langsung dengan basis pendukung Jokowi.
“Karena itu, jalan yang lebih rasional bagi Istana adalah membiarkan Gibran tetap menjabat sambil memperkuat kendalinya sendiri,” jelasnya.
Akhmad juga menggambarkan posisi Gibran sebagai sandera politik dalam pengertian ruang gerak, bukan dalam pengertian hukum.
Jika Gibran mengikuti arah politik Prabowo, jaraknya dengan jaringan politik sang ayah berpotensi semakin lebar. Sebaliknya, jika mengambil posisi berseberangan, ia harus menghadapi pusat kekuasaan yang memiliki kendali atas berbagai sumber daya pemerintahan.
“Jika ia mengikuti arah Prabowo, jaraknya dengan jejaring ayahnya kian lebar dan jejaring itu kehilangan figur penantang,” kata Akhmad.
Ia melanjutkan, “Jika ia mengambil posisi berseberangan, ia berhadapan dengan pusat kekuasaan yang menguasai seluruh sumber daya pemerintahan, sementara persoalan ijazahnya tetap terbuka.”
Dalam analisisnya, situasi tersebut membuat jabatan wakil presiden yang sebelumnya dipandang sebagai peluang politik menuju Pilpres 2029 justru berubah menjadi posisi yang penuh tantangan.
Akhmad menyimpulkan, masa depan politik Gibran tidak hanya ditentukan oleh status formalnya sebagai wakil presiden, tetapi juga oleh perkembangan hubungan dengan Prabowo dan perubahan kekuatan jaringan politik Jokowi.
“Kursi wakil presiden yang semula menjadi batu loncatan menuju 2029 kini berubah menjadi titik paling rentan,” pungkasnya.**
Tinggalkan Balasan