LABUANBAJOVOICE.COM – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) secara resmi mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Pariwisata Labuan Bajo kepada pimpinan DPRD setempat.
Usulan tersebut disampaikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Anggota DPRD Manggarai Barat dari Fraksi Gerindra, Dr. Kanisius Jehabut, menegaskan bahwa pembentukan pansus bukan sekadar menambah alat kelengkapan DPRD, melainkan bagian dari upaya menghadirkan tata kelola pariwisata yang lebih berkualitas dan berpihak kepada masyarakat lokal.
“Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Manggarai Barat mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Pariwisata Labuan Bajo kepada Pimpinan DPRD. Bagi kami, usulan ini bukan sekadar membentuk alat kelengkapan DPRD, melainkan bagian dari ikhtiar menghadirkan tata kelola pariwisata yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berpihak kepada masyarakat,” kata Kanisius.
Menurutnya, status Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas Nasional telah membawa pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, kata dia, di balik perkembangan tersebut, muncul sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius dan pengawasan yang lebih mendalam.
Persoalan yang dimaksud mencakup perlindungan lingkungan hidup, penataan ruang kawasan wisata, pengelolaan pelabuhan dan kapal wisata, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai ekonomi pariwisata.
Kanisius menilai, manfaat ekonomi sektor pariwisata belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Karena itu, tambahnya, keberadaan pansus diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai hambatan sekaligus merumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat posisi masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata.
“Sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas Nasional, Labuan Bajo telah berkembang pesat. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari perlindungan lingkungan hidup, tata ruang, pengelolaan pelabuhan dan kapal wisata, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga keterlibatan masyarakat lokal, UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha daerah dalam menikmati manfaat pariwisata,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kompleksitas persoalan pariwisata tidak bisa ditangani secara sektoral atau parsial karena melibatkan banyak instansi dan pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, DPRD perlu membentuk instrumen pengawasan yang mampu melakukan kajian secara menyeluruh.
“Persoalan-persoalan tersebut tidak dapat dilihat secara parsial karena melibatkan banyak sektor dan berbagai perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan DPRD yang lebih komprehensif melalui Panitia Khusus,” katanya.
Lebih lanjut, Kanisius menepis anggapan bahwa pembentukan pansus bertujuan mencari kesalahan pihak tertentu.
Menurutnya, pansus merupakan mekanisme konstitusional yang sah untuk melakukan evaluasi, pendalaman, dan pengawasan secara objektif terhadap tata kelola sektor strategis daerah.
“Pansus bukan untuk mencari kesalahan atau menyalahkan siapa pun. Pansus merupakan instrumen konstitusional DPRD untuk melakukan kajian, pendalaman, dan pengawasan secara objektif, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Fraksi Gerindra berharap hasil kerja pansus nantinya dapat menjadi dasar bagi perbaikan tata kelola pariwisata yang lebih berkelanjutan. Selain meningkatkan daya saing destinasi, sektor pariwisata juga diharapkan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat serta peningkatan penerimaan daerah.
“Harapan kami sederhana: pariwisata yang maju harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terjaganya kelestarian lingkungan, kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah,” ujar Kanisius.
Ia menambahkan bahwa Labuan Bajo bukan hanya aset Manggarai Barat, tetapi juga kebanggaan nasional yang menjadi wajah Indonesia di mata dunia.
Karena itu, lanjut Kanisius, pengelolaannya harus menjadi contoh pembangunan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.
“Labuan Bajo adalah kebanggaan Indonesia. Karena itu, tata kelolanya harus menjadi contoh bagaimana pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial dapat berjalan secara seimbang demi kemajuan Kabupaten Manggarai Barat,” pungkasnya.**
Tinggalkan Balasan