LABUANBAJOVOICE.COM – Komitmen menghadirkan pembangunan yang tepat sasaran dan berkeadilan kembali ditegaskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat Kecamatan Kuwus Barat, Senin (02/03).
Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Benediktus Nurdin, bersama Anggota DPRD Basilius Sardi Jeramat, hadir langsung dalam forum strategis tersebut. Keduanya merupakan legislator Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan (Dapil) II.
Kehadiran unsur pimpinan dan anggota DPRD ini dinilai bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional lembaga legislatif untuk memastikan aspirasi masyarakat di tingkat desa dan kecamatan terakomodasi secara sistematis dalam struktur perencanaan dan penganggaran daerah.
Dalam forum Musrenbang tersebut, DPRD menitikberatkan pada proses sinkronisasi antara hasil reses atau pokok-pokok pikiran (pokir) dewan dengan usulan pembangunan yang disampaikan pemerintah desa dan kecamatan.
Langkah ini dipandang penting agar kebutuhan mendesak masyarakat di Dapil II, khususnya Kecamatan Kuwus Barat, tidak terabaikan dalam penyusunan RKPD 2027 yang selanjutnya menjadi dasar pembahasan APBD.
Ketua DPRD Manggarai Barat, Benediktus Nurdin (Beni), menegaskan bahwa kehadiran DPRD bertujuan mengawal kebutuhan riil masyarakat hingga tahap penganggaran.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar keinginan sesaat, dapat terkawal dengan baik hingga ke meja pembahasan anggaran di tingkat kabupaten,” ujar Beni.
Menurutnya, Musrenbang merupakan ruang strategis untuk menyatukan persepsi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat agar arah pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan lapangan serta selaras dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.
Pada kesempatan yang sama, Basilius Sardi Jeramat menekankan pentingnya peran aktif DPRD dalam setiap tahapan Musrenbang tingkat kecamatan.
Ia menyebut keterlibatan DPRD mencakup empat peran utama yang saling berkaitan.
“Keikutsertaan DPRD dalam Musrenbang tingkat kecamatan ini mencakup empat peran krusial,” kata Sardi.
Ia merinci, pertama, penyelarasan aspirasi (pokir) untuk menghindari tumpang tindih usulan serta memastikan persoalan mendesak masyarakat masuk dalam skala prioritas pembangunan.
Kedua, menjalankan fungsi pengawasan, guna menjamin proses perencanaan berjalan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel sejak tahap awal.
Ketiga, melakukan sinkronisasi pembangunan, agar seluruh usulan kecamatan tetap sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat.
Keempat, memperkuat fungsi penganggaran (budgeting) sebagai dasar DPRD dalam pembahasan APBD 2027, sehingga alokasi anggaran benar-benar menyentuh sektor produktif, infrastruktur dasar, serta kebutuhan sosial masyarakat.
“Dengan data yang kuat dari Musrenbang, kami memiliki basis yang jelas saat pembahasan APBD 2027 nanti, sehingga anggaran tidak melenceng dari kebutuhan prioritas warga,” tegas Sardi.
Musrenbang RKPD 2027 tingkat Kecamatan Kuwus Barat menjadi bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.
Forum ini menghimpun berbagai usulan mulai dari infrastruktur jalan, pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
DPRD Manggarai Barat menegaskan bahwa pembangunan daerah bukan semata tanggung jawab eksekutif, melainkan kerja kolaboratif antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.
Kehadiran pimpinan dan anggota DPRD dalam Musrenbang diharapkan menjadi jembatan strategis agar aspirasi warga tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi berlanjut pada kebijakan konkret melalui pengawalan anggaran yang ketat dan transparan.
Ke depan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD 2027 diharapkan mampu menghasilkan program pembangunan yang terukur, berkelanjutan, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kuwus Barat dan seluruh wilayah Manggarai Barat.
Dengan penguatan peran pengawasan dan penganggaran sejak tahap perencanaan, DPRD Manggarai Barat menargetkan proses pembahasan APBD 2027 berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.**
Tinggalkan Balasan