LABUANBAJOVOICE.COM – Selain kembali melaksanakan pelayanan Metode Operasi Wanita (MOW), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB/P2KB) Kabupaten Manggarai Barat juga terus mendorong peningkatan partisipasi laki-laki dalam program Metode Operasi Pria (MOP) atau kontrasepsi mantap bagi pria.
Kepala DPPKB Kabupaten Manggarai Barat, Rafael Guntur, mengatakan keterlibatan laki-laki dalam program keluarga berencana menjadi salah satu strategi penting untuk mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas.
Pernyataan tersebut disampaikan Rafael saat meninjau pelaksanaan pelayanan MOW terhadap tiga akseptor di RSUD Komodo, Labuan Bajo, Rabu (5/8/2026).
Menurut Rafael, selama ini masyarakat masih menganggap program keluarga berencana identik dengan perempuan. Padahal, laki-laki juga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi melalui program MOP.
“Program itu khusus bagi pria. Selama ini seolah-olah yang menjadi peserta KB hanya wanita. Padahal sebenarnya laki-laki juga bisa mengikuti program KB. Kalau sudah memiliki anak lebih dari dua, tiga, atau empat, kami sarankan mengikuti program KB pria melalui operasi MOP,” kata Rafael.
Rafael mengungkapkan, program MOP bukan hal baru di Manggarai Barat. Program tersebut pernah dilaksanakan pada 2011 dan kembali berjalan pada 2025 dengan dua peserta.
“Sudah pernah kita lakukan. Tahun 2025 ada dua orang yang mengikuti program MOP,” ujarnya.
Ia menjelaskan, MOP merupakan tindakan medis sederhana bagi laki-laki sebagai metode kontrasepsi permanen. Secara prinsip, prosedur tersebut hampir sama dengan MOW, namun dilakukan kepada pria.
“MOP itu operasi juga, tetapi operasi bagi kaum laki-laki,” jelas Rafael.
Meski telah beberapa kali dilaksanakan, Rafael mengakui minat masyarakat terhadap program MOP masih relatif rendah. Salah satu penyebabnya adalah masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai kontrasepsi pria.
Menurutnya, tidak sedikit calon peserta yang awalnya bersedia mengikuti program tersebut, namun akhirnya mengundurkan diri sebelum tindakan dilakukan.
“Masyarakat kita belum terlalu familiar dengan program ini. Ada yang sudah menyatakan bersedia, tetapi ketika akan dilaksanakan akhirnya menarik diri. Karena itu target kita belum terlalu besar,” ungkapnya.
Padahal, kata Rafael, keterlibatan laki-laki dalam keluarga berencana merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam merencanakan kehidupan keluarga.
Ia menilai program KB, baik MOW maupun MOP, tidak hanya berkaitan dengan pengendalian angka kelahiran, tetapi juga berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga.
Menurutnya, keluarga yang merencanakan jumlah anak sesuai kemampuan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan gizi, pendidikan, hingga kesehatan anak.
“Kalau jumlah anak disesuaikan dengan kemampuan keluarga, otomatis anak dapat dirawat lebih baik. Risiko stunting juga menjadi lebih rendah karena kebutuhan anak sejak dalam kandungan, masa menyusui hingga balita dapat dipenuhi secara optimal,” katanya.
Rafael mengatakan pada 2026 belum ada pelaksanaan pelayanan MOP karena adanya penyesuaian anggaran sebagai dampak kebijakan refocusing fiskal.
Meski demikian, DPPKB telah memasukkan kembali program tersebut dalam rencana kerja tahun 2027.
“Tahun depan sudah kita rencanakan kembali. Target awal kita di atas 10 peserta, meskipun nanti masih menunggu persetujuan anggaran dan hasil pembahasan,” ujarnya.
Sementara untuk pelayanan MOW pada tahun depan, DPPKB menargetkan lebih dari 20 peserta.
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, DPPKB mengandalkan jaringan penyuluh KB lapangan yang bertugas di setiap desa.
Selain penyuluh, edukasi juga dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta kader KB yang aktif mendampingi masyarakat hingga tingkat desa.
“Kami memiliki penyuluh KB di setiap desa. Selain itu ada Tim Pendamping Keluarga dan kader KB yang melakukan edukasi langsung kepada keluarga mengenai berbagai program keluarga berencana,” jelas Rafael.
Ia menegaskan bahwa sasaran utama edukasi adalah pasangan yang telah memiliki dua anak atau lebih. Namun seluruh program tetap mengedepankan prinsip sukarela tanpa unsur pemaksaan.
“Kalau keluarga sudah memiliki dua anak atau lebih, kami memberikan edukasi. Tetapi semuanya bersifat sukarela. Pemerintah hanya memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Rafael menambahkan, program MOP dan MOW merupakan bagian dari program nasional keluarga berencana yang dijalankan pemerintah daerah.
Pendanaannya berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui skema pembiayaan bersama.
“Ini merupakan program nasional yang dijalankan pemerintah daerah. Pendanaannya ada yang berasal dari pusat dan ada juga sharing anggaran dari daerah,” pungkas Rafael.**
Tinggalkan Balasan