Kewajiban Daerah Capai Rp162,38 Miliar
Dalam penjelasannya, pemerintah merinci total kewajiban daerah mencapai Rp162,38 miliar.
Nilai tersebut terdiri atas kewajiban jangka pendek sebesar Rp45,45 miliar yang akan diselesaikan dalam waktu maksimal 12 bulan, serta kewajiban jangka panjang sebesar Rp116,92 miliar berupa utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.
Pemerintah menegaskan seluruh kewajiban tersebut telah tercatat secara transparan dalam laporan keuangan daerah.
SILPA Dinilai Bukan Cerminan Rendahnya Kinerja
Menjawab pertanyaan Fraksi Gabungan Nurani Sejahtera mengenai tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), pemerintah menegaskan SILPA tidak dapat langsung diartikan sebagai rendahnya kinerja pengelolaan anggaran.
Menurut Endi, sebagian besar SILPA berasal dari dana transfer pusat yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus, kewajiban yang harus dilanjutkan pada tahun berikutnya, serta kegiatan yang masih dalam tahap penyelesaian administrasi dan pelaksanaan.
Pemerintah juga menegaskan besaran transfer pusat kepada daerah tidak ditentukan oleh besar kecilnya SILPA, melainkan berdasarkan formula dan kebijakan fiskal nasional.
Tinggalkan Balasan