LABUANBAJOVOICE.COM — Aliansi Perempuan Indonesia Mandiri kembali menegaskan komitmennya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah, khususnya di tingkat desa.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui workshop bertema “Memperkuat Kepemimpinan Perempuan Upaya Jalan Menuju Perubahan di Tengah Tantangan Iklim dan Perubahan Sosial” yang digelar di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Kamis, 7 Mei 2026.
Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, organisasi perangkat daerah, akademisi, aparat penegak hukum, hingga kelompok perempuan tani dari 65 desa di Kabupaten Manggarai Barat.
Ketua APIR Manggarai Barat, Siti Sadyatun mengatakan organisasi perempuan petani tersebut berdiri sejak 2014 di Kecamatan Komodo dan terus bergerak mengorganisir perempuan desa agar terlibat aktif dalam pembangunan daerah.
“Organisasi ini bertujuan agar perempuan dilibatkan dan terlibat aktif dalam proses pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat,” kata Siti Sadyatun dalam sambutannya.
Ia menilai perempuan selama ini masih berada pada posisi kedua dalam banyak aspek pembangunan, padahal persoalan yang paling sering muncul justru langsung menyentuh kehidupan perempuan di desa.
Menurut dia, berbagai isu seperti pengelolaan sumber daya alam, perlindungan air dan hutan, kedaulatan pangan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, anak terlantar, judi online, hingga persoalan infrastruktur dasar menjadi masalah yang paling dekat dengan kehidupan perempuan.
“Isu-isu ini adalah isu penting yang selalu bersentuhan langsung dengan kaum ibu dan kaum perempuan,” ujarnya.
Karena itu, APIR mendorong lahirnya gerakan bersama perempuan desa agar suara perempuan petani tidak lagi berada di pinggir proses pembangunan.
Siti juga mengapresiasi kehadiran DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dan aparat penegak hukum yang hadir mendengar langsung aspirasi perempuan desa.
“Tujuan utama dari pertemuan ini adalah agar lembaga pemerintah, DPRD, dan para pemangku kepentingan lainnya dapat mendengarkan masukan, saran, dan pendapat kami kelompok perempuan dalam pembangunan sumber daya perempuan di pedesaan,” katanya.
Dalam forum tersebut, kelompok perempuan dari 65 desa turut menyampaikan berbagai rekomendasi hasil diskusi selama tiga hari terkait ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, ekonomi rumah tangga, hingga penguatan posisi perempuan dalam pembangunan desa.
Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Manggarai Barat, Martha Alfanita menyebut forum perempuan desa tersebut sangat strategis dalam mendukung arah pembangunan daerah.
Menurut Martha, isu kepemimpinan perempuan, ketahanan iklim, dan ekonomi perempuan telah masuk dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah.
“Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui sektor pariwisata menjadi salah satu kunci memutus rantai kemiskinan,” katanya.
Ia menjelaskan tingkat kemiskinan di Manggarai Barat masih berada pada angka 16,74 persen sehingga keterlibatan perempuan dalam pembangunan ekonomi menjadi kebutuhan mendesak.
Selain itu, perempuan desa juga didorong aktif dalam forum musyawarah pembangunan desa agar dapat menyampaikan aspirasi secara langsung.
Martha menilai perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga, termasuk melalui pelestarian benih lokal, pemanfaatan tanaman tradisional, dan pengembangan pertanian ramah lingkungan.
“Kita harus kembali memperkuat pola pikir orang tua kita untuk menggunakan bahan-bahan tradisional yang lebih murah dan efektif menjaga ketahanan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi gerakan perempuan desa dalam menjaga lingkungan melalui pelestarian mata air, penanaman pohon lokal, dan kampanye perlindungan alam di wilayah pedesaan.
Workshop tersebut menjadi ruang konsolidasi perempuan desa untuk memperkuat posisi perempuan dalam pembangunan daerah di tengah ancaman perubahan iklim, tekanan ekonomi global, dan perubahan sosial yang terus berkembang di Manggarai Barat.**
Tinggalkan Balasan