LABUANBAJOVOICE.COM – Plt. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Andhy MT Marpaung, mendorong penguatan tata kelola risiko sebagai fondasi utama dalam membangun pariwisata Labuan Bajo yang aman, terstandar, dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pilot Project: Penguatan Tata Kelola Risiko untuk Membangun Pariwisata Berkualitas di Labuan Bajo” yang digelar di Golo Mori Convention Center, Selasa (21/4/2026).
FGD ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan PT Jasaraharja Putera untuk memperkuat sistem perlindungan dan manajemen risiko pariwisata nasional.
Dalam paparannya, Andhy menegaskan perlunya pendekatan menyeluruh yang tidak parsial dalam mengelola risiko destinasi.
” Dalam upaya memperkuat tata kelola risiko pariwisata di Labuan Bajo, diperlukan pendekatan sistemik yang mencakup perlindungan menyeluruh melalui penerapan asuransi pariwisata secara wajib yang terintegrasi dalam tiket dan paket wisata,” kata Andy.
Menurut dia, skema asuransi wajib ini menjadi instrumen penting untuk memastikan perlindungan bagi wisatawan sekaligus kepastian bagi pelaku usaha dalam menghadapi risiko.
Andhy menjelaskan bahwa penguatan tata kelola risiko juga harus diikuti dengan peningkatan standar dan sertifikasi usaha pariwisata.
Ia menekankan pentingnya harmonisasi kompetensi sumber daya manusia serta audit berkala terhadap pelaku usaha guna menjaga kualitas layanan.
Selain itu, ia mengusulkan pengembangan Sistem Manajemen Risiko Destinasi yang terintegrasi lintas sektor, didukung data terpadu, sistem peringatan dini, serta prosedur operasional standar (SOP) berbasis risiko.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan setiap aktivitas wisata berjalan dalam sistem yang terukur dan responsif terhadap potensi krisis.
Lebih jauh, Andhy menyoroti perlunya pembentukan kelembagaan terpadu melalui Satuan Tugas Manajemen Risiko Destinasi.
Menurutnya, keberadaan satgas ini akan memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan serta meningkatkan kecepatan respons dalam situasi darurat.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan regulasi daerah, termasuk reformulasi klasifikasi usaha pariwisata guna memberikan kepastian hukum serta akses yang lebih luas terhadap skema asuransi.
Dengan pendekatan tersebut, Andhy optimistis Labuan Bajo dapat menjadi model nasional dalam pengelolaan risiko pariwisata.
Dorongan ini muncul di tengah meningkatnya tantangan keselamatan wisata. Berdasarkan indikator Quality Tourism (QT) 2025, Labuan Bajo mencatat nilai 4,33 (skala 1–7) pada aspek manajemen krisis dan kebencanaan.
Sementara itu, data menunjukkan kecelakaan kapal wisata mencapai 18 kejadian sepanjang 2025, meningkat 28,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan sistem mitigasi risiko yang lebih terintegrasi dan berbasis data.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menilai pengembangan pariwisata Labuan Bajo harus berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan.
“Jika berkaca secara global, kita menyadari masih terdapat kesenjangan dibandingkan negara lain. Namun hal ini menjadi peluang untuk terus berbenah, terutama dengan memperkuat kualitas destinasi melalui kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan,”kata Dida.
“Dengan kolaborasi yang solid, Labuan Bajo dapat semakin dikenal sebagai destinasi super prioritas yang aman dan berkualitas,” ujar Dida.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, menegaskan pentingnya peran asuransi dalam ekosistem pariwisata.
“Asuransi bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan bagian penting dalam membangun pariwisata yang aman dan nyaman,” jelas Haris.
“Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa perlindungan risiko dalam setiap aktivitas pariwisata dapat terbangun secara terintegrasi melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” tutur Haris.
FGD yang dimoderatori oleh Fadjar Hutomo ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT Jasaraharja Putera dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
Melalui pendekatan sistemik, integrasi asuransi, serta penguatan kelembagaan dan regulasi, Labuan Bajo diarahkan menjadi pilot project nasional dalam pengelolaan risiko pariwisata—sebuah langkah strategis untuk memastikan destinasi unggulan Indonesia ini tidak hanya indah, tetapi juga aman dan terpercaya.**
Tinggalkan Balasan