Untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang terlewat, BNPB mendorong pendataan kebutuhan dilakukan hingga tingkat desa dan kampung.
Struktur pemerintahan yang sudah tersedia dapat menjadi jalur utama dalam mengumpulkan informasi. Proses tersebut juga perlu diperkuat dengan keterlibatan perangkat desa, relawan, tokoh masyarakat serta pengelola posko mandiri.
“Prinsip koordinasi berjenjang sampai ke tingkat masyarakat memang diperlukan.” tegasnya.
Berton menjelaskan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan struktur pemerintahan yang sudah berjalan mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten.
Koordinasi tersebut dapat diperkuat melalui peran kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, relawan dan pengelola posko mandiri sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan pemerintah.
Menurut Berton, tantangan utama dalam distribusi bantuan bukan sekadar membentuk struktur koordinasi baru. Hal yang lebih penting adalah memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab terhadap alur informasi kebutuhan dan distribusi bantuan.
Tinggalkan Balasan