LABUANBAJOVOICE.COM – Beberapa waktu terakhir, perhatian kita banyak tersita pada penanganan dampak bencana gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Manggarai Barat.
Pemerintah, DPRD, aparat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, hingga masyarakat bergerak mengambil bagian sesuai kemampuan masing-masing. Dalam keadaan seperti itu, kemanusiaan tentu harus ditempatkan sebagai prioritas.
Namun agenda pembangunan daerah juga harus kembali berjalan. Salah satunya adalah kerja Panitia Khusus Tata Kelola Kepariwisataan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
Setelah melalui tahapan persiapan dan tersedianya dukungan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan Pansus, kini kami mulai memasuki kerja substantif.
Pansus mulai mengirimkan surat dan instrumen pendalaman kepada seluruh pemangku kepentingan yang memiliki hubungan dengan tata kelola kepariwisataan Manggarai Barat.
Instrumen tersebut ditujukan tidak hanya kepada perangkat daerah, tetapi juga instansi vertikal, lembaga yang memiliki kewenangan di kawasan pariwisata dan konservasi, pelaku usaha, asosiasi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Mengapa Harus Dimulai dengan Jawaban Tertulis?
Menurut saya, kerja Pansus tidak boleh dibangun hanya berdasarkan asumsi, persepsi, atau informasi yang berkembang di ruang publik.
Kita membutuhkan data, dokumen, penjelasan kewenangan, regulasi, serta keterangan resmi dari masing-masing pihak.
Karena itu, sebelum masuk ke rapat kerja dan pendalaman langsung, Pansus meminta setiap narasumber memberikan jawaban secara tertulis terhadap instrumen yang disampaikan.
Pendekatan ini penting. Dengan jawaban tertulis, Pansus dapat membandingkan antara regulasi dengan praktik di lapangan; antara kewenangan satu lembaga dengan lembaga lainnya; antara kebijakan dengan hasil yang dirasakan masyarakat.
Jawaban tertulis juga memungkinkan Pansus melakukan analisis terlebih dahulu sehingga rapat kerja nantinya tidak habis untuk mendapatkan informasi dasar. Rapat kerja harus menjadi ruang untuk mengonfirmasi, menguji, dan memperdalam data serta keterangan yang telah diberikan.
Bukan Mencari Siapa yang Salah
Sejak awal saya berpandangan bahwa Pansus ini tidak dibentuk untuk mencari kesalahan satu institusi atau satu pihak.
Pariwisata Manggarai Barat telah berkembang menjadi sebuah ekosistem yang sangat kompleks. Ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Taman Nasional Komodo, BPOLBF, KSOP, pemerintah desa, pelaku usaha, kapal wisata, hotel dan restoran, pemandu wisata, pekerja pariwisata, UMKM, petani, nelayan, serta masyarakat yang hidup di sekitar destinasi.
Masing-masing memiliki peran.
Masing-masing juga bekerja berdasarkan regulasi dan kewenangannya.
Persoalannya adalah: apakah seluruh kewenangan, kebijakan, dan kepentingan tersebut telah bekerja dalam satu arah tata kelola yang sama?
Inilah yang ingin kita dalami.
Delapan Isu Strategis
Kerja Pansus diarahkan pada sejumlah persoalan strategis, mulai dari kontribusi pariwisata terhadap pendapatan daerah, pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, tata kelola destinasi dan kapal wisata, harmonisasi regulasi dan kewenangan, lingkungan hidup, sistem pengawasan, sumber daya manusia dan tenaga kerja lokal, hingga persoalan data serta model tata kelola kepariwisataan ke depan.
Saya melihat seluruh isu tersebut saling berhubungan.
Kita tidak bisa berbicara mengenai peningkatan jumlah wisatawan tanpa membicarakan daya dukung lingkungan.
Kita tidak bisa membicarakan investasi tanpa mempertanyakan seberapa jauh ekonomi masyarakat lokal tumbuh bersama investasi tersebut.
Kita juga tidak cukup membicarakan tingginya penerimaan negara dari pariwisata tanpa melihat kontribusinya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat.
Demikian pula kita tidak dapat membicarakan Taman Nasional Komodo, kapal wisata, hotel, restoran, desa wisata, air bersih, sampah, tenaga kerja, dan produk pangan lokal secara sendiri-sendiri. Semuanya merupakan bagian dari satu ekosistem kepariwisataan.
Dari Pendalaman Menuju Rekomendasi
Karena itu, pengiriman instrumen bukanlah akhir. Ini justru awal dari tahapan penting kerja Pansus.
Jawaban dan dokumen yang masuk akan dianalisis. Setelah itu Pansus akan mengundang para pemangku kepentingan dalam rapat kerja untuk melakukan konfirmasi dan pendalaman.
Apabila ditemukan perbedaan data, ketidakjelasan kewenangan, kekosongan norma, disharmoni regulasi, atau persoalan implementasi, semuanya harus diuji berdasarkan fakta dan hukum.
Dari proses itulah rekomendasi Pansus harus dibangun.
Saya berharap rekomendasi tersebut nantinya tidak berhenti pada daftar persoalan atau rekomendasi administratif jangka pendek. Kita mempunyai kesempatan untuk berpikir lebih jauh.
Manggarai Barat membutuhkan arah besar tata kelola kepariwisataan.
Labuan Bajo telah menjadi destinasi internasional. Taman Nasional Komodo merupakan warisan dunia.
Investasi terus berkembang dan kunjungan wisatawan terus meningkat. Karena itu, sistem tata kelolanya juga harus berkembang.
Pansus memiliki momentum untuk ikut meletakkan fondasi menuju Blueprint Tata Kelola Kepariwisataan Manggarai Barat—sebuah arah bersama yang mengintegrasikan konservasi, pariwisata, investasi, kewenangan pemerintah pusat dan daerah, pembangunan desa, ekonomi lokal, lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat.
Kita Mulai Bekerja
Bencana kemarin mengajarkan kita satu hal penting: ketika menghadapi persoalan besar, tidak ada satu institusi yang mampu bekerja sendiri. Kita membutuhkan gotong royong dan kolaborasi.
Prinsip yang sama diperlukan dalam membangun pariwisata Manggarai Barat.
Karena itu, melalui instrumen pendalaman ini, kami ingin terlebih dahulu mendengar, membaca data, menguji fakta, dan memahami perspektif seluruh pemangku kepentingan.
Setelah itu barulah kita menarik kesimpulan.
Pansus tidak boleh bekerja berdasarkan prasangka. Pansus harus bekerja berdasarkan data, fakta, hukum, dan kepentingan masyarakat Manggarai Barat.
Setelah beberapa waktu kita bersama-sama mengambil bagian dalam penanganan dampak gempa, kini Pansus Tata Kelola Kepariwisataan mulai memasuki tahapan kerjanya.
Kita mulai dari data dan fakta, kita dalami bersama, lalu kita bangun rekomendasi. Tujuan akhirnya sederhana: memastikan pariwisata yang tumbuh di Manggarai Barat juga menjadi kekuatan untuk menjaga alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. **
Penulis: Dr. Kanisius Jehabut
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Pariwisata DPRD Manggarai Barat | Anggota DPRD Fraksi Gerindra
Tinggalkan Balasan