Menurut dia, Muswil seharusnya menjadi ruang silaturahmi besar bagi seluruh alumni PMII di NTT, bukan forum eksklusif yang digelar tanpa komunikasi terbuka dengan cabang-cabang yang telah terbentuk.
Dedi juga mempertanyakan legalitas serta mekanisme pelaksanaan Muswil. Hingga saat ini, kata dia, belum ada penjelasan resmi terkait pihak yang memegang mandat maupun penanggung jawab kegiatan tersebut.
“Muswil ini seharusnya diketahui seluruh alumni dan pengurus cabang. Jangan sampai organisasi besar seperti IKA PMII digiring untuk memenuhi kepentingan politik segelintir orang,” tegasnya.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah alumni senior, tokoh Nahdlatul Ulama di NTT, hingga unsur badan otonom NU. Namun sebagian besar disebut belum menerima undangan maupun pemberitahuan resmi terkait agenda Muswil tersebut.
Karena itu, pihaknya meminta Pengurus Besar IKA PMII segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Muswil.
Bahkan, ia meminta agenda tersebut dibatalkan apabila terbukti tidak sesuai dengan prosedur organisasi.
Tinggalkan Balasan