LABUANBAJOVOICE.COM — Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Benediktus Nurdin, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten yang berlangsung di Aula Kantor Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Selasa (7/4/2026).
Forum ini menjadi momentum strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Benediktus Nurdin -yang akrab disapa Beni Nurdin- menegaskan pentingnya sinkronisasi antara usulan masyarakat dengan program prioritas pemerintah daerah agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Musrenbang bukan sekadar forum formalitas, tetapi ruang strategis untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Beni Nurdin.
“Sinkronisasi antara aspirasi warga dan kebijakan daerah adalah kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan,” tambah politisi NasDem itu.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Manggarai Barat, Marten Warus, menyampaikan catatan kritis sekaligus konstruktif terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada ketepatan dalam mengidentifikasi persoalan di lapangan.
“Penyusunan rencana kerja tidak boleh lagi hanya berdasarkan ‘keinginan’ atau selera sesaat, melainkan harus berpijak pada ‘kebutuhan’ riil masyarakat. Fokus kita adalah skala prioritas yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan,” ujar Marten.
Lebih lanjut, Marten menyampaikan dukungan DPRD terhadap upaya pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai lokomotif ekonomi daerah Manggarai Barat.
Sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional, DPRD Manggarai Barat telah menyerahkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) kepada pemerintah daerah.
Pokir tersebut merupakan hasil penjaringan aspirasi melalui kunjungan kerja (kunker), masa reses, rapat dengar pendapat (RDP), hingga pemantauan aspirasi publik melalui media sosial.
“Ini adalah bukti nyata bahwa DPRD bekerja dan turun langsung ke tengah masyarakat. Kami tidak hanya duduk di belakang meja, tetapi menjemput bola, bahkan memantau apa yang berkembang di media sosial sebagai representasi suara kaum milenial dan masyarakat luas,” tambah Marten.
DPRD juga telah mengklasifikasikan sekitar 900 usulan masyarakat ke dalam sejumlah sektor prioritas guna memudahkan integrasi dalam sistem E-Planning, di antaranya hunian layak bagi masyarakat kurang mampu, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan peningkatan pelayanan publik.
Kemudian, sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan air minum bersih, infrastruktur permukiman dan dukungan sektor keagamaan.
Melalui Musrenbang ini, DPRD berharap pemerintah daerah mampu mengakomodasi berbagai poin strategis tersebut ke dalam RKPD, sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.
Ke depan, sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai menjadi faktor kunci dalam mendorong transformasi pembangunan Manggarai Barat yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.**
Tinggalkan Balasan