Ketika masyarakat menghirup asap, aktivitas pendidikan terganggu, dan lingkungan rusak, pertanyaan mengenai tanggung jawab pemerintah tidak boleh tenggelam di balik pidato pembangunan.

Negara tidak boleh hanya hadir setelah bencana membesar. Negara harus hadir sebelum api meluas, sebelum warga jatuh sakit, dan sebelum kerusakan lingkungan menjadi ancaman berkepanjangan.

Jika kebakaran terus berulang, pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakan, mengungkap kelemahan pengawasan, dan menindak siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa itu, janji perlindungan lingkungan hanya akan menjadi retorika yang kalah oleh kepentingan ekonomi dan politik.

Persoalannya bukan apakah pemerintah memiliki program, melainkan apakah pemerintah sanggup membuktikan bahwa program itu bekerja dan melindungi warga. Jangan sampai negara begitu bersemangat membagikan manfaat, tetapi lamban mencegah kerugian; begitu cepat mengumumkan target, tetapi lamban meminta pertanggungjawaban pelaksana.

Di tengah situasi ini, elite politik justru berisiko terjebak dalam perebutan pengaruh dan manuver kekuasaan. Perdebatan mengenai posisi dan konfigurasi elite mungkin penting bagi politik nasional, tetapi rakyat tidak seharusnya dipaksa menanggung akibatnya melalui pengalihan perhatian dari persoalan harga kebutuhan pokok, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan bencana ekologis.