Namun, niat baik tidak otomatis melahirkan kebijakan yang baik. Program berskala besar harus diuji melalui ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, transparansi anggaran, dan dampak nyata bagi masyarakat.

Ketika persoalan kualitas makanan, tata kelola, pembiayaan, dan prioritas belanja terus diperdebatkan, pemerintah tidak cukup berlindung di balik besarnya tujuan program. Rakyat berhak bertanya: apakah uang negara benar-benar menjawab kebutuhan paling mendesak, atau justru mengukuhkan ambisi politik penguasa?

Program populis yang minim akuntabilitas berisiko berubah menjadi proyek pencitraan—terlihat besar di panggung kekuasaan, tetapi belum tentu menyelesaikan persoalan di lapangan. Pemerintah tidak boleh menganggap kritik sebagai penolakan terhadap kesejahteraan rakyat. Justru karena rakyat membutuhkan kesejahteraan, setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kritik itu semakin tajam ketika bencana ekologis terus terjadi. Kebakaran hutan dan lahan tidak cukup dijelaskan sebagai akibat cuaca kering. Kondisi iklim memang dapat memperburuk risiko, tetapi pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan warga tetap merupakan tanggung jawab negara.