LABUANBAJOVOICE.COM – Dinamika menjelang pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, menjadi perhatian berbagai kalangan kader NU di daerah.

Jaringan Kader Muda Nahdlatul Ulama (NU) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyerukan agar seluruh peserta forum nasional tersebut menjadikan nasihat para masyayikh dan kiai sepuh sebagai pedoman moral dalam setiap pembahasan yang akan berlangsung.

Seruan itu disampaikan Koordinator Jaringan Kader Muda NU NTT, H. Ajhar Jowe, kepada media pada Minggu, 21 Juni 2026.

Ia menegaskan bahwa Munas dan Konbes NU harus menjadi ruang konsolidasi pemikiran keumatan serta penguatan organisasi memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama, bukan arena yang dipenuhi kepentingan kelompok tertentu.

Menurut Ajhar, seluruh peserta yang berasal dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia, unsur badan otonom (Banom), serta perwakilan pondok pesantren perlu memegang teguh arahan para masyayikh yang telah disampaikan menjelang pelaksanaan Munas dan Konbes.

“Sebagai Kader Muda NU, kami ingin seruan kiai sepuh menjadi ingatan moril untuk peserta, bahwa Munas Konbes NU menjadi ajang untuk membahas dan mendiskusikan hal penting untuk kemaslahatan Nahdlatul Ulama di abad kedua,” kata Ajhar.

Ia menilai, pesan yang disampaikan para masyayikh memiliki makna strategis karena muncul di tengah berkembangnya berbagai dinamika internal organisasi menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.

Ajhar mengatakan, salah satu perhatian yang berkembang di kalangan warga NU adalah adanya informasi mengenai upaya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dikaitkan dengan proses penentuan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) pada masa mendatang.

“Berbagai informasi yang berkembang ada gerakan atau upaya mengubah AD ART NU demi mengolkan calon Ahlul Walli Wal Aqdi (AHWA) tertentu. Pada prinsipnya, pemilihan AHWA seharusnya didasarkan makom keulamaan, kapasitas keilmuan dan kebijaksanaan para ulama,” tegasnya.

“Bahkan, ada upaya menggiring pemilihan AHWA berdasarkan alasan kedaerahan atau zonasi. Itu sudah seperti pemilihan jabatan politik, hal ini yang perlu dihindari atau tidak diperbolehkan hanya karena tujuan tertentu,” tambah Ajhar.

Menurutnya, prinsip dasar dalam menentukan anggota AHWA harus tetap berpijak pada kualitas keulamaan, kedalaman ilmu, integritas, serta kebijaksanaan para tokoh yang akan dipercaya menjaga arah organisasi.

Karena itu, ia mengingatkan agar seluruh peserta Munas dan Konbes lebih mengedepankan kepentingan jam’iyah dibanding kepentingan kelompok maupun daerah.

Ajhar juga menegaskan bahwa para masyayikh dan kiai sepuh selama ini memiliki posisi penting sebagai penjaga nilai-nilai moral Nahdlatul Ulama. Meskipun tidak seluruhnya berada dalam struktur formal organisasi, pengaruh mereka tetap kuat karena berakar pada tradisi pesantren dan memiliki kedekatan dengan warga nahdliyin.

“Apalagi seruan ini menjadi catatan keras untuk bagaimana mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar dari tujuan kelompok tertentu,” pintanya.

Dalam pernyataannya, Ajhar menyebut sejumlah tokoh ulama yang menurutnya memiliki pandangan jernih dalam melihat perkembangan organisasi saat ini.

Mereka antara lain KH Nurul Huda Djazuli, KH Said Aqil Siradj, KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Mansyur, KH Kafabih Mahrus, KH R.M. Kholil As’ad, KH Ubab Maemun, KH Ali Akbar Marbun, KH Ubaidillah Shodaqoh, KH Ali Cholil, KH Asep Saifuddin Chalim, KH Satibi Hambali, dan KH Masud Masduk.

Ia menilai para kiai sepuh tersebut memiliki otoritas moral yang kuat serta pengalaman panjang dalam menjaga tradisi dan arah perjuangan Nahdlatul Ulama.

“Mereka adalah para kiai sepuh yang saya yakini memiliki kejernihan dalam melihat situasi dan dinamika yang terjadi di NU hari ini,” katanya.

Seruan dari Jaringan Kader Muda NU NTT tersebut menambah perhatian publik terhadap pelaksanaan Munas dan Konbes NU di Kediri.

Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang memperkuat peran NU dalam menjawab tantangan kebangsaan, keumatan, dan penguatan organisasi di masa mendatang.**