LABUANBAJOVOICE.COM – Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menghadiri rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka penguatan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Rapat tersebut berlangsung di ruang pertemuan La Cecile Hotel & Café, Labuan Bajo, pada Rabu (25/06/2025).
Rapat ini mengusung agenda Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Penganggaran serta Pembayaran Iuran JKN yang bersumber dari APBD tahun 2025.
Turut hadir Bupati Manggarai Timur Andreas Agas, Bupati Ngada Andreas Paru, Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere, jajaran Direksi BPJS Kesehatan Wilayah XI.
Serta para Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKAD) dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), baik secara luring maupun daring.
Rapat ini juga melibatkan narasumber dari lintas kementerian, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Bupati Edistasius Endi pada kesempatan itu menekankan bahwa kesehatan adalah bagian penting dari kesejahteraan rakyat, sebagaimana tercermin dalam Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto.
Ia berharap rapat ini mampu melahirkan kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan layanan kesehatan masyarakat di NTT.
“Kebersamaan kita hari ini ingin mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat yang kita pimpin. Kesehatan merupakan bagian dari Asta Cita ke-4 Bapak Presiden. Hari ini kita bahas dan rumuskan kebijakan BPJS yang harus kita selesaikan, baik oleh BPJS sendiri maupun para bupati se-wilayah NTT,” ujar Bupati Endi.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, dalam paparannya mengungkapkan bahwa per 31 Mei 2025, terdapat total tunggakan iuran JKN dari pemerintah daerah di Provinsi NTT yang mencapai Rp42,2 miliar.
“Kami harapkan melalui forum ini, pemerintah daerah dapat melakukan rekonsiliasi bersama BPJS Kesehatan guna menyelesaikan tunggakan serta menyamakan persepsi dalam penyusunan APBD tahun 2025,” ujar Panjaitan.
Rapat strategis ini menjadi momentum penting dalam menguatkan komitmen lintas sektor, baik pusat maupun daerah, untuk menyukseskan program JKN yang menjadi fondasi sistem jaminan sosial nasional.
Pemerintah pusat mendorong agar daerah tidak hanya taat secara administratif dalam penganggaran, tetapi juga aktif dalam melakukan evaluasi dan penyelesaian tunggakan guna menjamin keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Tinggalkan Balasan