LABUANBAJOVOICE.COM — Bupati Edistasius Endi menghadiri pertemuan strategis bersama para uskup se-wilayah Provinsi Gerejawi Ende dan para kepala daerah daratan Flores serta Lembata di Seminari Tinggi Interdiosesan St. Petrus Ritapiret, Nita, Maumere, Kabupaten Maumere, Kamis, 12 Maret 2026.
Pertemuan ini mempertemukan para pemimpin Gereja Katolik dan pemerintah daerah untuk membahas isu strategis pembangunan masyarakat, terutama peningkatan ekonomi umat, fenomena migrasi, serta tantangan yang dihadapi warga Nusa Tenggara Timur dalam perantauan.
Sejumlah tokoh Gereja hadir dalam forum tersebut, di antaranya Paulus Budi Kleden selaku Uskup Agung Ende, Edwaldus Martinus Sedu Uskup Maumere, Silvester San Uskup Denpasar, Yohanes Hans Monteiro Uskup Larantuka, serta Maksimus Regus Uskup Labuan Bajo.
Sementara dari unsur pemerintah daerah hadir Bupati Sikka Juventus P. Y. Kago, Bupati Ende Yosef B. Badeoda, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Bupati Flores Timur Antonius D. Dihen, Bupati Lembata Petrus K. Tuaq, serta Sekretaris Daerah Ngada Yohanse C. W. Ngebu.
Dalam forum tersebut, Bupati Endi mendapat kesempatan memaparkan kondisi sejumlah sektor strategis di Kabupaten Manggarai Barat, termasuk perkembangan ekonomi daerah.
Ia menyampaikan bahwa perekonomian Manggarai Barat mencatat pertumbuhan 6,11 persen pada 2025, salah satu yang tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Namun, menurut dia, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Sebagian besar masyarakat Manggarai Barat masih menggantungkan hidup pada sektor-sektor seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kontribusi sektor industri pengolahan baru mencapai 0,54 persen, sehingga banyak produk lokal yang dipasarkan masih dalam bentuk bahan mentah,” ungkap Bupati Endi.
Ia menilai struktur ekonomi tersebut menunjukkan perlunya transformasi agar produk lokal memiliki nilai tambah lebih besar.
Bupati Endi mengidentifikasi dua sektor yang berpotensi memperkuat ekonomi masyarakat Manggarai Barat.
Pertama adalah sektor pariwisata yang berkembang pesat sejak Labuan Bajo ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas nasional. Jumlah kunjungan wisatawan meningkat dari 411.349 orang pada 2024 menjadi 500.008 orang pada 2025.
Kedua adalah implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp400 miliar di Manggarai Barat, terutama bagi petani, nelayan, dan peternak yang masuk dalam rantai pasok bahan pangan.
“Tantangannya adalah memastikan bahwa masyarakat lokal dapat mengambil peran yang lebih besar sebagai pelaku ekonomi sehingga berbagai peluang tersebut memberikan manfaat nyata,” tegas Bupati Endi.
Selain ekonomi, Bupati Endi menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia melalui pendidikan, terutama pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Saat ini NTT memiliki 364 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan lebih dari 43 ribu siswa, termasuk 19 SMK di Manggarai Barat. Meski demikian, kualitas pembelajaran, fasilitas praktik, serta keterhubungan dengan dunia usaha dinilai masih perlu diperkuat.
Ia juga menyoroti peran pendidikan Katolik yang memiliki sejarah panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia di NTT.
“Pendidikan Katolik memiliki peluang untuk memperkuat perannya melalui pengembangan pendidikan berbasis keterampilan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, Gereja, dan dunia usaha, pendidikan Katolik dapat terus relevan dan berkontribusi bagi pembangunan daerah,” katanya.
Sebagai solusi berkelanjutan, ia mengusulkan model sekolah Katolik yang mendapat dukungan tata kelola dan pembiayaan dari pemerintah sebagai sekolah Katolik negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Endi juga menyinggung fenomena migrasi tenaga kerja yang cukup kuat di NTT.
Ia mengakui bahwa migrasi sering menjadi penopang ekonomi keluarga. Namun di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada risiko perdagangan orang dan perekrutan tenaga kerja ilegal.
“Ketika kesempatan ekonomi semakin terbuka dan masyarakat memiliki keterampilan memadai, migrasi tidak lagi terjadi karena keterpaksaan, tetapi menjadi pilihan yang dilakukan secara lebih sadar dan bermartabat,” ujarnya.
Menurut Endi, pencegahan migrasi tidak aman membutuhkan kerja sama antara pemerintah, Gereja, dan masyarakat melalui peningkatan kesadaran serta pengawasan jalur perekrutan tenaga kerja.
Dalam penutupannya, Bupati Endi menegaskan pentingnya kolaborasi antara Gereja dan pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebut Gereja memiliki kedekatan kuat dengan kehidupan umat hingga tingkat komunitas, sementara pemerintah bertanggung jawab menghadirkan kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
“Umat bagi Gereja adalah masyarakat bagi pemerintah. Ketika Gereja dan pemerintah berjalan bersama dalam melayani manusia yang sama, harapan untuk membangun masa depan masyarakat yang lebih baik akan semakin terbuka,” pungkas Bupati Endi.
Ia mengajak seluruh pihak memperkuat kerja sama dalam membangun ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memastikan migrasi yang aman dan bermartabat sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.**
Tinggalkan Balasan