LABUANBAJOVOICE.COM – Persoalan scamming atau penipuan menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan pariwisata Labuan Bajo. Pelaku industri pariwisata mendorong adanya informasi yang lebih jelas mengenai agen perjalanan resmi agar wisatawan dapat memperoleh kepastian saat memilih layanan perjalanan.
Isu tersebut dibahas dalam Bincang Kepariwisataan bersama pelaku wisata Live on Board (LoB) yang digelar Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) bersama Kementerian Pariwisata melalui Deputi Bidang Industri dan Investasi c.q. Asisten Deputi Manajemen Industri, didampingi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat.
Kegiatan berlangsung di Carpenter Cafe, Pantai Pede, Labuan Bajo, Kamis (1/10/2026). Forum dihadiri perwakilan pelaku dan asosiasi pariwisata, yakni Jaringan Kapal Rekreasi (JANGKAR), Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta Indonesia (GAHAWISRI), Dive Operators Community Komodo (DOCK), serta Asosiasi Kapal Wisata (ASKAWI).
Dalam forum tersebut, pelaku pariwisata menyampaikan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan wisata LoB. Salah satunya adalah scamming yang dinilai dapat memengaruhi kepercayaan wisatawan terhadap destinasi.
Pelaku usaha juga menyampaikan kebutuhan publikasi daftar agen perjalanan (whitelist) atau pelaku usaha pariwisata resmi yang tergabung dalam asosiasi melalui kanal informasi yang mudah diakses wisatawan.
Langkah tersebut diharapkan membantu wisatawan memperoleh informasi yang lebih jelas ketika memilih layanan perjalanan sekaligus mendukung upaya membangun ekosistem pariwisata yang lebih aman.
Asisten Deputi Manajemen Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata, Budi Supriyanto, mengatakan forum tersebut menjadi kesempatan pemerintah untuk mendengar langsung kondisi yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.
“LoB menjadi salah satu concern pemerintah karena merupakan bagian dari ekosistem wisata bahari yang terus kita kembangkan. Melalui pertemuan seperti ini, kami ingin mendengar secara langsung kondisi riil di lapangan, termasuk isu dan concern yang dirasakan oleh para pelaku LoB di Labuan Bajo,” ujar Budi.
Budi mengatakan berbagai masukan dalam forum akan menjadi bahan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangan masing-masing.
“Yang terpenting dari forum ini adalah kita mendapatkan gambaran secara langsung dari teman-teman pelaku usaha. Masukan yang ada akan kami bawa dan koordinasikan sesuai kewenangan masing-masing, sehingga ada tindak lanjut yang dapat dilakukan secara tepat,” lanjutnya.
Plt. Direktur Utama BPOLBF, Andhy MT Marpaung, menegaskan bahwa pengembangan pariwisata membutuhkan keterlibatan pemerintah dan pelaku usaha.
“BPOLBF melihat bahwa pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan sendiri. Kita perlu mendengar langsung dari teman-teman pelaku usaha mengenai apa yang mereka hadapi, apa yang menjadi kebutuhan, sekaligus potensi yang dapat kita kembangkan bersama.” ujar Andy.
Menurut Andhy, dinamika LoB berkaitan dengan berbagai unsur dalam ekosistem pariwisata, termasuk destinasi, akses dan infrastruktur, kebersihan, pelayanan, promosi, hingga pengalaman wisatawan.
Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Petrus Antonius Rasyid, mengatakan masukan pelaku pariwisata menjadi catatan bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Berbagai masukan yang disampaikan oleh para pelaku pariwisata menjadi catatan penting untuk kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.” kata Petrus.
Lebih lanjut ia katakan, Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang dapat mendukung pengembangan pariwisata, termasuk peningkatan kualitas destinasi, kenyamanan wisatawan, serta pengelolaan lingkungan dan kebersihan kawasan.
Dalam bahan pembahasan forum, sejumlah isu mulai dibenahi secara bertahap, termasuk upaya mengatasi scamming serta publikasi daftar agen perjalanan resmi yang tergabung dalam asosiasi melalui website BPOLBF.
Selain persoalan scamming, diskusi juga membahas aspek perpajakan, pengelolaan sampah, kuota kunjungan Taman Nasional Komodo, area aktivitas diving dan snorkeling, serta kesiapan destinasi wisata di darat.
Penguatan promosi dan diversifikasi pengalaman wisatawan juga menjadi bagian dari pembahasan, mengingat pengalaman wisata di Labuan Bajo tidak hanya berlangsung di kawasan perairan.
Melalui forum tersebut, BPOLBF bersama Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendorong komunikasi dengan pelaku industri terus berjalan.
Masukan dari pelaku usaha selanjutnya diharapkan menjadi bahan koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk mendukung pariwisata Labuan Bajo yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.**
Tinggalkan Balasan