Ia menjelaskan data rinci mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun transfer lainnya dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sehingga masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran yang diterima pemerintah daerah.
“Kalau dana transfer berapa tahun ini, totalnya nanti tanya di Bapenda. Mereka bisa kasih rinci, dana DAK untuk dinas mana saja dan nilainya berapa. Itu bukan hal yang tabu atau dirahasiakan, itu perlu disampaikan,” ujarnya.
Menurutnya, transparansi anggaran menjadi bagian penting dalam memperkuat fungsi pengawasan publik terhadap pelaksanaan pembangunan.
“Supaya juga nanti ada fungsi kontrol masyarakat. Kalau ada DAK sekian, bagaimana pemerintah merealisasikannya. Jangan kita diam. Melalui media juga masyarakat bisa ikut mengawasi bagaimana pelaksanaannya,” katanya.
PAD merupakan salah satu indikator utama kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pemerintah pusat.
Dengan realisasi Rp124,8 miliar hingga awal Juli atau sekitar 40,18 persen, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat masih memiliki ruang sekitar Rp185,8 miliar untuk mencapai target PAD sebesar Rp310,6 miliar hingga akhir tahun 2026.
Tinggalkan Balasan